LPG 3 Kg Berbasis Desil Rawan Error, BPS Diminta Validasi Data

RRI.CO.ID, Nabire - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan pemerintah menyalurkan LPG 3 kilogram berbasis data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih rawan mengalami kesalahan sasaran.

Wijayanto menyebut DTSEN saat ini merupakan pilihan terbaik pemerintah, meski masih memiliki potensi exclusion error dan inclusion error dalam menentukan penerima manfaat.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peranan penting untuk mengantisipasi kesalahan tersebut. BPS dinilai perlu terus meningkatkan akurasi data sekaligus melakukan validasi langsung di lapangan agar penerima LPG 3 kilogram sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Jalan keluarnya adalah BPS perlu memastikan bahwa data yang dimiliki itu sesuai dengan penerima,” ujar Wijayanto seperti yang dikutip dari Bloomberg Technoz, Senin, 31 Agustus 2026,

Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak berhak karena tergolong mampu justru masuk dalam daftar penerima subsidi. Sementara exclusion error terjadi ketika masyarakat yang memenuhi syarat justru tidak tercatat sebagai penerima.

Wijayanto menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena kondisi kependudukan dan tingkat kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis. Seseorang dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi dalam waktu singkat, misalnya akibat pemutusan hubungan kerja atau peningkatan pendapatan.

“BPS tidak boleh mengandalkan data statis, melainkan wajib membangun mekanisme verifikasi lapangan yang tanggap terhadap dinamika di tingkat tapak,” katanya.

Selain validasi BPS, pemerintah juga dinilai perlu membuka mekanisme sanggahan di tingkat daerah. Menurut Wijayanto, kepala desa, lurah hingga RT dan RW memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai kondisi ekonomi masyarakat di wilayahnya.

“Integrasi antara data makro BPS dan validasi bottom-up dari pemerintah daerah ini akan menjadi sarana penguji [cross check] yang sangat ampuh untuk menyaring mana warga yang benar-benar berhak dan mana yang tidak,” tambahnya.

Wijayanto juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan penyaluran LPG 3 kilogram berbasis desil tanpa masa uji coba yang matang. Ia mendorong adanya masa transisi sekaligus saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

“Dengan adanya sistem pengaduan yang responsif, warga miskin yang mengalami exclusion error bisa segera melapor dan dimasukkan ke dalam sistem tanpa perlu birokrasi yang berbelit-belit,” ungkapnya.

Data Penerima LPG 3 Kilogram

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) telah mencatat puluhan juta konsumen penerima LPG 3 kilogram dalam sistem subsidi tepat. Data tersebut digunakan untuk mempersempit celah kebocoran subsidi.

Berikut data yang disampaikan Pertamina:

1. 79,7 juta NIK konsumen LPG 3 kilogram telah terdaftar dalam sistem subsidi tepat.
2. Data penerima telah dipadankan dengan data Dukcapil dan DTKS.
3. Realisasi LPG 3 kilogram hingga akhir Juli 2026 mencapai 5,05 juta metrik ton.
4. Kuota LPG 3 kilogram sepanjang 2026 sebesar 8 juta metrik ton.
5. Potensi kelebihan konsumsi LPG 3 kilogram diperkirakan mencapai 8,5 persen.