Kementerian HAM Hadir Di Nabire, Bahas Pemenuhan Hak Anak Wilayah 3T Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire - Perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk membahas pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya anak yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua Tengah.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, saat berkunjung ke RRI Nabire sekaligus menjadi narasumber di pro1, Rabu, 12 Agustus 2026.

Gabriel mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak dasar anak di Papua Tengah. Sejumlah materi menjadi fokus pembahasan, di antaranya percepatan pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, pendataan anak korban maupun anak yang terdampak konflik di Papua Tengah, serta pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai layanan dan perlindungan dari negara. Selain persoalan identitas, Kementerian HAM juga mendorong adanya pendataan yang lebih terarah terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun terdampak konflik di wilayah Papua Tengah," katanya.

Menurutnya, pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan anak secara lebih tepat, sehingga program perlindungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat diberikan sesuai kebutuhan mereka.

"Pemenuhan hak anak harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor kesehatan, serta masyarakat. Saya berharap penguatan program perlindungan anak di Papua Tengah dapat memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berada di wilayah T3 maupun yang terdampak konflik, tetap mendapatkan haknya secara layak dan berkelanjutan," jelasnya.

Kunjungan ke RRI Nabire sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan hak anak terpenuhi serta mencegah berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.