RRI.CO.ID, Mimika - Persoalan konektivitas masih menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau membuat konektivitas darat menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses antarwilayah, Senin 03 Agustus 2026.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan persoalan konektivitas sebenarnya terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Namun, menurutnya, tantangan tersebut menjadi lebih penting untuk segera ditangani di Papua.

“Persoalan konektivitas ini menjadi persoalan hampir di semua wilayah di Indonesia. Tapi khusus untuk Papua, kita sadar betul ini jadi masalah utama,” ujar Medrilzam.

Ia menyebut konektivitas darat menjadi salah satu kunci dalam menghubungkan wilayah-wilayah di Tanah Papua. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara terencana dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.

“Konektivitas darat ini menjadi kunci. Kita ini dalam konektivitas punya rencana juga yang menyeluruh, tidak hanya sekadar bikin jalan, tapi kita punya prioritisasi mana-mana dulu yang kita lakukan,” jelasnya.

Medrilzam mengatakan dukungan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Papua tersedia melalui berbagai sumber. Di antaranya Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH), tambahan dana infrastruktur dalam Otsus, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, hingga dukungan melalui Instruksi Presiden terkait jalan daerah.

“Saluran dana untuk infrastruktur ini tidak cuma dari satu sumber. Ada dana Otsus, ada DBH, ada tambahan dana infrastruktur di dalam dana Otsus. Belum lagi ada DAK Fisik, terutama untuk jalan, kemudian ada Inpres Jalan Daerah,” katanya.

Meski sumber pendanaan tersedia, Medrilzam menekankan pentingnya menyusun grand design konektivitas Papua secara menyeluruh. Rencana tersebut diperlukan agar pembangunan dapat memiliki skala prioritas, termasuk menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten maupun wilayah strategis lainnya.

“Untuk membuat prioritas itulah kita harus punya grand design secara keseluruhan dan harus connect antar-Papua ini. Itu yang sedang kita bangun bersama sekarang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan grand design tersebut dilakukan secara paralel dengan pemanfaatan anggaran yang telah tersedia. Pemerintah daerah di Papua diminta memanfaatkan sumber pendanaan yang ada untuk pembangunan yang telah siap, sembari menunggu penyusunan desain konektivitas secara menyeluruh.

Medrilzam juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan aspek readiness atau kesiapan dalam mengusulkan pembangunan infrastruktur. Kesiapan lahan, detail desain, serta proses pembebasan lahan menjadi sejumlah persyaratan penting agar usulan dapat diproses dalam sistem penganggaran.

“Banyak usulan-usulan, tapi readiness-nya tidak ada, hanya sekadar usul. Biasanya nanti itu tertolak oleh sistem. Pada saat mengusul itu biasanya sudah harus ada kesiapan dari lahan, kesiapan dari detail design, kesiapan pembebasan,” tegas Medrilzam. Menurutnya, jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, proses pengalokasian anggaran akan lebih mudah dilakukan.(Sandra)