RRI.CO.ID, Mimika - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia sekaligus menyamakan persepsi dan langkah koordinasi antar pemangku kepentingan, Kamis 21 mei 2026.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah PT Mimika Abadi Sejahtera (MAS), tenaga ahli dari akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses review masterplan pemanfaatan tailing tersebut.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Petrus Pali Ambaa, ditegaskan bahwa pengelolaan tailing merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, tata ruang, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika memandang tailing tidak hanya sebagai sisa hasil pertambangan, tetapi juga potensi sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi multipihak.
Bupati juga menekankan bahwa penyusunan dan review masterplan menjadi langkah penting agar pengelolaan tailing dapat dilakukan secara terarah, terukur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Kawasan tailing diharapkan dapat diarahkan menjadi kawasan produktif yang mendukung pengembangan industri, infrastruktur, riset, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak masyarakat adat, serta kesesuaian dengan regulasi dan tata ruang.
Selain itu, pemerintah berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah ke depan. Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan terkait pengelolaan tailing di Mimika.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon Rain menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut telah mengerucut satu lokasi yang direncanakan sebagai titik stockpile atau penampungan tailing sementara. Lokasi yang dimaksud berada di area D1 yang masih termasuk wilayah operasional PT Freeport Indonesia.
Menurut Darius, lokasi tersebut nantinya akan dibahas kembali bersama PT Freeport Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Ia berharap Freeport dapat menerima usulan tersebut karena berada di dalam area perusahaan sehingga akan memberikan banyak kemudahan, mulai dari aspek keamanan, fasilitas pendukung, hingga dokumen lingkungan yang telah tersedia.
“Kalau kita gunakan area Freeport, banyak kemudahan yang diperoleh, termasuk dari sisi amdal dan keamanan. Kalau di luar area, maka semuanya harus dibangun dari awal lagi dan prosesnya membutuhkan waktu panjang,” ujarnya.
Darius juga mengungkapkan bahwa rencana jangka panjang pengelolaan tailing diarahkan pada hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan tailing atau smelter. Pemerintah daerah bersama Perusda masih mencari lokasi representatif yang nantinya dapat difungsikan sebagai kawasan penampungan sekaligus lokasi pengolahan tailing.
Dalam pembahasan review masterplan tersebut, sejumlah poin strategis turut dibahas, di antaranya kesesuaian dengan RTRW, kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, hingga penyusunan regulasi sebagai payung hukum pengelolaan tailing. Saat ini, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan Milik Daerah (Perusda) dengan PT Freeport Indonesia terkait pemanfaatan tailing.
Kegiatan ini juga membahas rumusan masalah, tujuan, dan sasaran Review Masterplan Pemanfaatan Tailing PTFI. Tujuan utama kegiatan yakni tersusunnya dokumen review masterplan yang komprehensif, implementatif, dan disepakati seluruh pemangku kepentingan sebagai landasan operasional Perusda serta dasar penyusunan kebijakan daerah.
Adapun sasaran kegiatan meliputi pemutakhiran data dan kebijakan terkait pembentukan Provinsi Papua Tengah, penyepakatan aspek teknis operasional dan jalur logistik bersama PTFI, penyusunan simulasi finansial serta skema bisnis Perusda, hingga perumusan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai dasar hukum permanen pengelolaan dan pemanfaatan tailing di Kabupaten Mimika.(Sandra)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....