RRI.CO.ID, Nabire – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memperketat proses penyaringan anggaran prDaogram Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul adanya potensi korupsi yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebijakan ini dikutip dari Bloomberg Technoz.

Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan program MBG, namun hal tersebut dinilai wajar karena program ini tergolong baru. Pemerintah, kata dia, akan memperbaiki proses pembiayaan agar lebih selektif dan tepat sasaran.

“Kami akan memperbaiki proses screening pembiayaannya sehingga tidak ada lagi program yang tidak tepat yang dibiayai,” ujarnya dalam media briefing, Sabtu (25/4/2026).

Meski demikian, pemerintah tetap mendukung program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Purbaya menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, langkah penghematan sudah mulai dilakukan, di antaranya dengan penyesuaian operasional menjadi lima hari serta komitmen untuk menekan penggunaan anggaran dari total alokasi Rp335 triliun.

Sebelumnya, KPK dalam laporan tahunannya menyoroti sejumlah risiko dalam tata kelola program MBG, mulai dari potensi konflik kepentingan, lemahnya transparansi, hingga kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.

KPK juga menemukan bahwa mekanisme pelaksanaan program berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan mengurangi porsi anggaran untuk bahan pangan.

Langkah pengetatan anggaran ini diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran, termasuk di daerah seperti Papua Tengah yang membutuhkan dukungan program gizi secara optimal.