RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah mitigasi menghadapi potensi krisis energi global.

Melansir dari Bloomberg Technoz, penerbitan aturan tersebut didasarkan pada hasil rapat terbatas kabinet pada 28 Maret 2026 yang membahas langkah antisipasi terhadap dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia.

Pemerintah menilai eskalasi konflik geopolitik berpotensi memicu ketidakstabilan pasokan minyak global sehingga diperlukan langkah efisiensi konsumsi energi di dalam negeri.

Selain rapat kabinet, kebijakan tersebut juga merupakan hasil rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membahas strategi pengendalian pembelian BBM serta peningkatan cadangan bahan bakar minyak dan LPG nasional.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan batas pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari per kendaraan. Sementara pembelian Solar untuk kendaraan roda empat dibatasi 50 liter, kendaraan angkutan umum 80 liter, dan kendaraan roda enam atau lebih hingga 200 liter per hari.

Jika konsumsi melebihi batas yang ditentukan, maka pembelian tersebut akan dihitung sebagai BBM nonsubsidi dengan harga komersial tanpa kompensasi dari pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya menyatakan kebijakan pengendalian pembelian BBM ini dilakukan untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.

Laode juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan pada April 2026, meskipun harga minyak dunia tengah mengalami tekanan akibat konflik global.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap konsumsi BBM bersubsidi dapat lebih terkendali sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.