RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp244,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut setara 6 persen dari total belanja negara dan tumbuh 1,7 persen dibandingkan outlook anggaran kesehatan 2026.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, anggaran kesehatan 2027 diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Fokusnya mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan layanan kesehatan primer, perluasan akses pelayanan, peningkatan kapasitas rumah sakit, penanganan penyakit prioritas, serta penguatan ketahanan kesehatan nasional.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp244.876,7 miliar atau Rp244,87 triliun. Alokasi tersebut mencapai 6 persen dari belanja negara dan meningkat 1,7 persen dibandingkan outlook 2026.
Salah satu fokus utama anggaran kesehatan 2027 adalah program pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 16,3 persen, disertai penurunan prevalensi wasting menjadi 7 persen dan peningkatan cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) bagi anak usia 6 hingga 23 bulan menjadi 79 persen.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat layanan gizi, intervensi bagi ibu hamil dan balita, pemberian ASI dan MPASI, deteksi dini masalah gizi, serta integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis. Pendampingan keluarga pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan ditargetkan mencapai 85 persen.
Fokus berikutnya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG. Pada 2027, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 157,1 juta peserta atau sekitar 55 persen dari proyeksi penduduk Indonesia, dengan dukungan anggaran sebesar Rp2,3 triliun.
Program PKG akan diarahkan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit berdasarkan siklus hidup. Pemerintah juga menargetkan peningkatan deteksi dini penyakit kronis dan katastropik serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp2,4 triliun untuk program penuntasan tuberkulosis atau TB pada 2027. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung target penurunan insidensi TB menjadi 231 kasus per 100.000 penduduk, termasuk skrining TB terhadap 2,8 juta orang.
Pendanaan penuntasan TB juga mencakup penemuan dan pengobatan kasus, pemberian terapi pencegahan, serta penguatan sistem layanan pengendalian TB. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menekan angka kesakitan dan kematian akibat TB sekaligus meningkatkan keberhasilan pengobatan.
Program lainnya adalah Rumah Sakit Upgrade yang akan dilanjutkan pada 2027. Pemerintah merencanakan revitalisasi 14 rumah sakit daerah yang masuk batch 5 dengan anggaran Rp3,5 triliun melalui skema single year.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp125,4 miliar untuk pengadaan alat kesehatan bagi 10 rumah sakit daerah yang masuk batch 3. Revitalisasi rumah sakit ditujukan untuk meningkatkan kapasitas layanan rujukan, memperluas pemerataan akses kesehatan, serta memperkuat sistem rujukan nasional.
Sementara itu, pada 2026 program revitalisasi rumah sakit diperkirakan terealisasi sebesar Rp3,1 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk desain dan konstruksi dengan target peningkatan kapasitas pada 20 rumah sakit daerah.
Dengan alokasi Rp244,87 triliun, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas layanan, pencegahan penyakit, penurunan stunting, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penguatan sistem kesehatan sebagai bagian penting dari kebijakan kesehatan nasional pada 2027.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....