RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah meluncurkan 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan skema hospital-based di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis di Indonesia.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurahman mengatakan peluncuran 25 prodi tersebut ditandai dengan pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional dalam rapat tingkat menteri.
"Pada hari ini, tanggal 31 Agustus 2026, Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah bersejarah. Kita baru saja merampungkan rapat tingkat menteri yang menandai pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU," kata Dudung.
Dudung mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026 mengenai persoalan kekurangan tenaga medis spesialis di Indonesia.
"Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu," ujarnya.
Menurut Dudung, Presiden sebelumnya telah mengingatkan mengenai krisis kekurangan dokter spesialis yang masih terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah kepulauan.
Dudung menilai kebutuhan dokter spesialis tidak hanya berkaitan dengan persoalan jumlah tenaga medis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
"Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah representasi dari hak hidup sehat rakyat kita, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya," jelas Dudung.
Ia mengakui upaya pemenuhan dokter spesialis sebelumnya menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan disharmoni regulasi dan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan program.
"Kita harus jujur mengakui bahwa tujuan mulia program prioritas Asta Cita Presiden terkait pemenuhan dokter spesialis sempat terhambat oleh disharmoni regulasi dan ego sektoral," katanya.
Namun, pemerintah dalam dua bulan terakhir disebut telah melakukan pengawalan serta koordinasi intensif lintas kementerian untuk menyelesaikan berbagai hambatan regulasi dan birokrasi tersebut.
Target Pembukaan 25 Prodi PPDS
Peluncuran 25 prodi PPDS dengan skema hospital-based menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperluas kapasitas pendidikan dokter spesialis. Program ini sekaligus diarahkan untuk mendukung pemerataan tenaga medis ke berbagai wilayah Indonesia.
Skema hospital-based memungkinkan pendidikan dokter spesialis diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan utama. Dengan penambahan 25 prodi baru, pemerintah berharap ketersediaan dokter spesialis dapat meningkat dan kesenjangan pelayanan kesehatan antardaerah dapat dikurangi.
Kebijakan tersebut terutama diharapkan memberi dampak bagi wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan dokter spesialis, termasuk kawasan 3T dan daerah kepulauan yang membutuhkan penguatan layanan kesehatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....