Kemenkes Luncurkan Playbook Respons Cepat Hoaks Kesehatan

RRI.CO.ID, Nabire - Kementerian Kesehatan bersama mitra lintas sektor meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan sebagai panduan kolaboratif dalam mendeteksi, memverifikasi, dan merespons informasi kesehatan yang tidak benar.

Dilansir dari website Kemenkes RI, peluncuran Playbook dilakukan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada 17 September lalu. Kolaborasi melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), organisasi profesi, masyarakat sipil, platform digital, pakar, akademisi, dan praktisi.

Kemenkes mencatat, sepanjang 2025 hingga 2026 terjadi wabah atau kejadian luar biasa campak di sejumlah daerah dengan jumlah anak meninggal dunia mencapai 72 orang. Selain campak, kasus polio yang menyebabkan lumpuh layu akut pada anak juga kembali ditemukan pada periode 2023 hingga 2024 di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Menurut Kemenkes, wabah atau kejadian luar biasa dapat terjadi ketika kekebalan masyarakat terhadap penyakit tidak mencukupi sehingga virus lebih mudah menyebar. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesakitan, disabilitas, hingga kematian.

Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Cakupan tersebut tercatat 95 persen pada 2023, turun menjadi 87 persen pada 2024, dan mencapai 80 persen pada 2025.

Kemenkes menyebut cakupan imunisasi sebesar 90 hingga 95 persen secara universal atau merata hingga tingkat kabupaten dan kota diperlukan untuk membentuk kekebalan masyarakat. Selain isu imunisasi, hoaks kesehatan juga mencakup berbagai informasi mengenai tuberkulosis, air susu ibu, vitamin, hingga suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hoaks kesehatan menjadi salah satu kategori informasi palsu yang banyak beredar di masyarakat. Dalam periode Agustus 2018 hingga September 2026, tercatat 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital, dengan imunisasi menjadi salah satu topik yang banyak ditemukan.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan penanganan hoaks membutuhkan sistem yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, pendekatan konvensional perlu diperkuat dengan mekanisme respons yang dapat dijalankan secara cepat dan terkoordinasi.

"Kementerian Kesehatan terus memperkuat sistem penanganan hoaks mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks terintegrasi hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan yang menjadi mekanisme kerja bersama," jelas Wamenkes Dante.

Dante menambahkan, mekanisme tersebut membutuhkan sistem pemantauan, pakar yang dapat melakukan verifikasi, keterlibatan unit teknis, kapasitas produksi komunikasi, serta jejaring penyebaran informasi yang luas. Seluruh unsur tersebut diharapkan dapat diaktifkan ketika muncul isu kesehatan yang membutuhkan respons.

Ketua Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE), Rizky Ika Syafitri, mengatakan lokakarya yang menjadi bagian dari peluncuran Playbook bertujuan membangun ekosistem kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital.

Selain membahas strategi komunikasi kesehatan, kegiatan tersebut mencakup simulasi mekanisme kerja mulai dari deteksi, moderasi, verifikasi hingga respons terhadap hoaks yang melibatkan berbagai pihak.

“Output hari ini adalah, kita saling kenal, tahu peran masing-masing dan berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Dalam hal penanganan hoaks, speed dan timing sama pentingnya dengan akurasi informasi,” terang Rizky.

Rizky juga menyampaikan bahwa penetrasi internet di Indonesia pada 2026 berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai 81,72 persen. Seiring tingginya penggunaan internet, literasi digital dan literasi kesehatan masyarakat dinilai tetap perlu diperkuat.

Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Aqueelah Johnson, menyebut peredaran hoaks merupakan persoalan yang dihadapi berbagai negara. Ia mengatakan informasi kesehatan yang tidak benar dapat menimbulkan keresahan dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

“Peluncuran Playbook hari ini membekali jejaring komunikator kesehatan Indonesia dengan sumber yang andal dan terpercaya. Amerika Serikat senang dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam isu penting ini,” kata Aqueelah Johnson, Pelaksana Tugas Wakil Duta Besar Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kesehatan melalui kerja sama lintas sektor. Mekanisme tersebut mencakup proses deteksi, verifikasi, dan respons informasi kesehatan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.