RRI.CO.ID, Nabire - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan dunia kerja seiring perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Dikutip dari data Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Nezar mengatakan perkembangan AI generatif membawa peluang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menimbulkan tantangan terhadap perubahan struktur pekerjaan.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja atau AI Impact on Workforce yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Menurut Nezar, kebutuhan tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi semakin mendesak karena paparan AI terhadap dunia kerja mulai meluas. Ia merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional atau ILO yang menunjukkan hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Nezar menilai dampak perkembangan AI tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis pekerjaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memahami perkembangan teknologi sejak awal agar dapat menyiapkan kebijakan yang tepat.
“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.
Ia mengatakan pemerintah tidak dapat menunggu dampak AI terjadi terlebih dahulu sebelum menyusun langkah mitigasi. Kebijakan perlu diarahkan sejak hulu dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.
“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandas Nezar.
Penguatan Kompetensi ASN
Dalam konteks pemerintahan, Nezar menilai peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang aparatur sipil negara atau ASN menjadi kebutuhan penting. Terutama bagi ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital.
ASN dinilai perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risiko yang menyertainya. Pemahaman tersebut dibutuhkan agar kebijakan pemerintah dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tetap relevan dengan perubahan dunia kerja.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.
Nezar berharap penguatan kompetensi pemerintah diarahkan pada kesiapan jangka panjang melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung ASN menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital.
Selain kompetensi, kesiapan menghadapi perkembangan AI juga perlu didukung tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak menghasilkan respons yang berlebihan maupun kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.
Nezar berharap penguatan kemampuan adaptasi dapat membantu membangun tenaga kerja Indonesia yang tangguh dan inklusif. Dengan kesiapan tersebut, perkembangan AI diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus dikelola agar perubahan dunia kerja tidak menimbulkan kesenjangan baru.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....