Di Balik Sepiring MBG di Nabire: antara Harapan Gizi dan Temuan Ketidaksesuaian

RRI.CO.ID, Nabire – Pagi itu di halaman SMA YPPK Adhi Luhur, suasana tampak seperti biasa. Siswa-siswi menerima paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi pelajar. Namun di balik rutinitas itu, terselip temuan yang memantik perhatian serius pemerintah daerah.

Monitoring yang dilakukan pada Sabtu, 11 April 2026, membuka fakta yang tak sepenuhnya sejalan dengan tujuan mulia program tersebut. Penanggung jawab (PJ) Satgas MBG Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, turun langsung ke lapangan. Dari hasil pemantauan itu, ia menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan porsi makanan yang diterima siswa.

Dalam satu paket MBG, misalnya, terdapat potongan buah semangka yang dinilai terlalu kecil. Namun, komponen tersebut disebut bernilai hingga Rp3.000. Jika ditotal, keseluruhan isi paket makanan diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp7.000—jauh dari standar Rp15.000 per porsi yang telah ditetapkan.

“Kalau dihitung, masih kurang sekitar Rp8.000 dari standar. Ini tentu menjadi perhatian serius,” ujar Yulianus.

Temuan ini bukan sekadar soal angka. Lebih dari itu, menyangkut kepercayaan publik terhadap program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

Bagi pemerintah daerah, program MBG bukan hanya rutinitas pembagian makanan, tetapi investasi jangka panjang bagi kesehatan dan masa depan anak-anak di Papua Tengah.

Yulianus menegaskan, praktik yang tidak sesuai standar tidak boleh dibiarkan. Ia bahkan membuka kemungkinan langkah tegas, termasuk rekomendasi penutupan terhadap penyedia layanan jika pelanggaran terus terjadi.

Langkah cepat pun disiapkan. Pemerintah Kabupaten Nabire berencana mendorong Satgas MBG untuk menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah penerima manfaat. Tujuannya jelas: memperketat pengawasan.

Sekolah diminta tidak hanya menerima, tetapi juga aktif memeriksa kualitas makanan yang disajikan. Aspek higienitas, kebersihan, hingga kesesuaian harga per porsi menjadi poin penting yang harus diawasi.

Jika ke depan masih ditemukan ketidaksesuaian, opsi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun disiapkan sebagai langkah lanjutan.

Di sisi lain, perspektif berbeda datang dari Koordinator Wilayah BGN Nabire, Marsel Asyerem. Ia tidak menampik adanya dinamika dalam penyajian MBG di lapangan.

Menurutnya, porsi makanan tidak semata dinilai dari tampilan fisik. Ada perhitungan kandungan gizi yang menjadi dasar dalam setiap menu yang disajikan.

“Setiap menu sudah melalui penakaran nilai gizi untuk memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi tidak hanya dilihat dari besar kecilnya porsi,” jelas Marsel.

Namun demikian, ia juga melihat perlunya pembenahan sistem dari hulu. Salah satu yang disorot adalah belum adanya standar harga satuan bahan pangan yang bisa dijadikan acuan bersama.

Tanpa standar tersebut, variasi harga bahan di lapangan berpotensi memengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan.

“Kalau ada standar harga bahan pangan, maka proses pengadaan bisa lebih terkontrol, dan hasil akhirnya juga lebih sesuai,” tambahnya.

Temuan di SMA YPPK Adhi Luhur menjadi cerminan bahwa implementasi program besar seperti MBG membutuhkan pengawasan berlapis. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sekolah dan masyarakat.

Di Nabire, sepiring makanan kini bukan sekadar soal kenyang. Ia menjadi simbol dari komitmen, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara layak.

Program Makan Bergizi Gratis masih menyimpan harapan besar. Namun seperti halnya program lainnya, keberhasilannya bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dan dari Nabire, pesan itu terdengar jelas: kualitas tidak boleh dikompromikan.