RRI.CO.ID, Nabire - Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menilai pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia berpotensi meningkatkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan moneter Indonesia. Meski demikian, S&P memastikan perubahan kepemimpinan tersebut belum memengaruhi peringkat utang Indonesia.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, Sovereign Analyst S&P Global Ratings Rain Yin mengatakan pergantian Gubernur Bank Indonesia secara mendadak dapat memunculkan ketidakpastian terkait kebijakan moneter dan respons pemerintah terhadap perkembangan ekonomi ke depan.

"Perubahan personil [Gubernur] di Bank Indonesia tidak berdampak langsung pada peringkat kami terhadap Indonesia,” kata Rain Yin kepada Bloomberg Technoz, Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Yin, pengumuman pengunduran diri Perry Warjiyo terjadi di tengah melemahnya kepercayaan pasar terhadap aset Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta meningkatkan biaya pinjaman pemerintah dalam jangka pendek.

Meski begitu, S&P menilai Indonesia pernah menghadapi situasi serupa tanpa menimbulkan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional. Salah satu contohnya saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri, ketika muncul kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal. Namun, pemerintah tetap mampu menjaga komitmen agar defisit anggaran tidak melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

S&P Global Ratings juga mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) tetap stabil.

“Peringkat dan prospek kami terhadap Indonesia mencerminkan harapan kami bahwa tekanan pada fiskal dan eksternal akan mereda dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan stabilnya laju perubahan kebijakan dan berkurangnya risiko implementasi,” ujarnya.

Yin menambahkan, volatilitas pasar yang tinggi tidak serta-merta menyebabkan perubahan peringkat kredit apabila tren pemulihan ekonomi dan fiskal tetap terjaga.

"Namun, jika kami menilai bahwa memburuknya kondisi keuangan pemerintah atau kondisi eksternal Indonesia berlangsung lebih lama atau bersifat permanen, bukan hanya sementara, maka hal ini dapat meningkatkan risiko penurunan peringkat kredit Indonesia di masa depan," jelasnya.