RRI.CO.ID, Nabire - Kinerja fiskal pemerintah pada semester II 2026 diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari meningkatnya beban subsidi energi, potensi penurunan penerimaan pajak, hingga kenaikan biaya pembiayaan akibat meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan perbaikan kinerja fiskal pada semester I 2026 berpotensi tidak sepenuhnya berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, salah satu risiko terbesar berasal dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung terhadap beban subsidi pemerintah.

"Semester II akan banyak ditentukan dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Perkembangannya sampai saat ini masih cukup dinamis," kata Yusuf dalam agenda CORE Midyear Economic Review 2026 bertajuk Pertaruhan Stabilitas Ekonomi, Rabu, 29 Juli 2026.

Yusuf menjelaskan harga minyak mentah secara year to date (ytd) telah berada di kisaran US$85 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Jika harga minyak meningkat hingga mendekati US$90-US$100 per barel, beban subsidi energi diperkirakan bertambah dan dapat memperlebar defisit anggaran.

Selain dari sisi belanja, Yusuf menilai penerimaan negara juga berpotensi mengalami tekanan. Hal itu dipengaruhi pengembalian restitusi pajak kepada wajib pajak setelah sebelumnya sempat tertahan selama proses pemeriksaan.

Ia memperkirakan potensi kekurangan penerimaan pajak (shortfall) hingga akhir tahun berada pada kisaran Rp73 triliun hingga Rp149 triliun. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat defisit APBN melebar dari target pemerintah.

"Pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,65% terhadap PDB dalam APBN, tetapi proyeksi pemerintah sebelumnya sudah melebar menjadi sekitar 2,85% terhadap PDB," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 hanya mencapai Rp2.310,8 triliun, lebih rendah dibandingkan target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, potensi shortfall penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun.

Di sisi lain, Yusuf menilai belanja pemerintah pusat masih akan tetap ekspansif, sementara pemerintah daerah diperkirakan menghadapi tekanan akibat penyesuaian transfer ke daerah serta kebutuhan pembiayaan berbagai program, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

Yusuf juga menyoroti meningkatnya Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang mencerminkan naiknya persepsi risiko investor terhadap Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang pemerintah karena investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi.

"Ketika risikonya lebih tinggi, surat utang pemerintah harganya akan lebih rendah sehingga investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Ini kemudian mendorong bunga utang yang juga jauh lebih tinggi, terutama dalam jangka menengah hingga panjang," jelas Yusuf.

Ia menambahkan tingginya CDS Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain menunjukkan bahwa tekanan terhadap pembiayaan pemerintah tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga sentimen domestik.

"Kalau faktor global seperti harga minyak, semua negara juga mengalami. Tetapi ketika Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain, jangan-jangan sentimen risiko yang muncul juga banyak dipengaruhi faktor domestik," tuturnya.