RRI.CO.ID, Nabire - Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menandai babak baru dalam tata kelola kebijakan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, keputusan ini dinilai mencerminkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih erat antara kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Melansir dari Bloomberg Technoz, dinamika ekonomi global saat ini tidak lagi bergerak dalam pola sederhana. Fragmentasi ekonomi dunia, meningkatnya tensi geopolitik, serta volatilitas arus modal internasional membuat tantangan kebijakan semakin berlapis. Dalam kondisi tersebut, bank sentral tidak hanya dituntut menjaga inflasi, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan makroekonomi nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai penunjukan Thomas Djiwandono mencerminkan adaptasi kelembagaan Bank Indonesia terhadap perubahan zaman. Ia menyebut paradigma lama yang memosisikan bank sentral sebagai institusi yang sepenuhnya terpisah dari kebijakan fiskal kini semakin sulit dipertahankan.

“Selama puluhan tahun, kita membayangkan bank sentral sebagai menara gading, independen, steril, dan terpisah dari dinamika kekuasaan, dengan inflasi sebagai satu-satunya kompas kebijakan. Namun dunia telah berubah. Globalisasi semakin terfragmentasi, geopolitik kini menentukan arus modal, dan kebijakan fiskal serta moneter tidak lagi bisa berjalan sendiri,” ujar Fakhrul.

Menurutnya, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter semakin saling terkait, khususnya pada era pascapandemi ketika pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar di tengah tekanan global.

Fakhrul menegaskan bahwa latar belakang Thomas Djiwandono sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai politisasi Bank Indonesia. Justru, hal tersebut mencerminkan respons institusional terhadap tantangan struktural perekonomian nasional.

“Dalam konteks inilah terpilihnya Thomas Djiwandono seharusnya dipahami sebagai adaptasi terhadap era yang menuntut koordinasi, strategi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Tantangan hari ini bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga memastikan stabilitas makroekonomi yang menopang pertumbuhan jangka panjang. Kita butuh pengalaman fiskal untuk membantu moneter, dan sebaliknya,” jelasnya.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi kini tidak lagi dapat diukur dari satu indikator semata. Inflasi tetap penting, namun keberlanjutan pertumbuhan, stabilitas nilai tukar, serta ketahanan sistem keuangan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari mandat kebijakan.

Dalam jangka pendek, Fakhrul menyoroti penguatan nilai tukar rupiah ke kisaran 16.700 sebagai sinyal mulai meredanya tekanan berlebih di pasar keuangan. Ia juga menyinggung paparan strategi Thomas Djiwandono dalam rapat dengan DPR yang menekankan sejumlah agenda utama Bank Indonesia ke depan.

Agenda tersebut meliputi penguatan tata kelola kebijakan yang kredibel, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan, serta penguatan resiliensi sistem keuangan nasional. Selain itu, percepatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi fokus utama seiring berlanjutnya agenda transformasi sistem keuangan.

Menurut Fakhrul, pengalaman lintas kebijakan menjadi aset penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak terprediksi.

“Ke depan, sinergi moneter dan fiskal akan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dunia pascapandemi telah menunjukkan bahwa stabilitas tanpa pertumbuhan bukanlah kemenangan. Bank sentral harus tetap kredibel, namun juga relevan dan adaptif,” tutup Fakhrul.

Dengan terpilihnya Thomas Djiwandono, Bank Indonesia dihadapkan pada ekspektasi baru untuk memainkan peran yang lebih integratif. Koordinasi erat dengan pemerintah dalam merancang bauran kebijakan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan global yang terus berkembang.

Ke depan, tantangan tidak hanya datang dari fluktuasi pasar keuangan internasional, tetapi juga dari kebutuhan domestik untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, sinergi fiskal dan moneter bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.