RRI.CO.ID, Nabire - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan kembali menutup sekitar 700 Badan Usaha Milik Negara atau BUMN hingga 31 Desember 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah merampingkan jumlah perusahaan pelat merah yang dinilai tidak menguntungkan dan berkinerja buruk.
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 290 BUMN dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Menurutnya, perusahaan yang ditutup merupakan BUMN yang tidak menguntungkan, tidak memiliki kinerja baik, hingga mengalami kerugian.
“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak berkinerja baik, yang rugi, kita tutup,” kata Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang yang ditayangkan secara daring, yang dilansir dari Bloomberg Technoz pada Senin 31 Agustus 2026.
Prabowo menargetkan penutupan kembali paling sedikit 700 BUMN hingga akhir 2026. Dengan langkah tersebut, jumlah BUMN di Indonesia diproyeksikan tersisa sekitar 250 perusahaan.
“Pemerintah yang saya pimpin, 31 Desember 2026, kami akan menutup paling sedikit 700 lagi, mungkin nanti tinggal 250 BUMN,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, penutupan sekitar 290 BUMN sebelumnya telah menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp50 triliun. Sementara jika 700 BUMN kembali ditutup, pemerintah memperkirakan potensi penghematan mencapai sekitar Rp100 triliun.
Penghematan tersebut, kata Prabowo, terutama berasal dari berkurangnya biaya rutin perusahaan, termasuk gaji direksi dan komisaris. “Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead dari biaya rutin; gaji direksi, gaji komisaris,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengklaim efisiensi melalui penutupan BUMN dan berbagai kebijakan pemerintah telah menghasilkan penghematan yang mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Dana tersebut, menurutnya, akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang ini yang kita alihkan yang kita gelontorkan sebesar-besarnya kepada rakyat, ini yang kita pakai,” kata Prabowo.
Rencana perampingan BUMN sebelumnya juga disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang MPR/DPR/DPD pada 14 Agustus 2026. Saat itu, Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk perusahaan anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
"Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu (jumlahnya) 300-400," kata Prabowo.
Prabowo menilai sebagian BUMN tidak produktif, terus mengalami kerugian, bahkan disebut melakukan rekayasa laporan keuangan. Ia juga sempat membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut pengurus BUMN yang dinilai bermasalah.
Pemerintah kemudian menegaskan efisiensi BUMN akan terus dilakukan. Prabowo sebelumnya menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026, sebelum kemudian dalam pernyataan terbaru menyebut jumlahnya berpotensi tinggal sekitar 250 perusahaan.
Ke depan, perusahaan pelat merah yang dipertahankan akan diarahkan untuk menjadi BUMN yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban biaya perusahaan negara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....