KBRN, Nabire: Keputusan mendadak Starlink menghentikan pendaftaran baru di Indonesia sejak pertengahan Juli 2025 mengejutkan banyak pihak. Dampaknya paling terasa bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang selama ini sangat bergantung pada layanan internet satelit milik Elon Musk itu.

Dalam pengumuman resmi pada Ahad, 13 Juli 2025, manajemen Starlink menyebut “Layanan Starlink saat ini tidak tersedia bagi pelanggan baru di wilayah Anda karena kapasitas telah habis terjual di seluruh Indonesia.”

Kabar ini menjadi pukulan bagi ribuan warga yang selama ini menggantungkan akses pendidikan, usaha digital, dan layanan publik pada koneksi satelit Starlink—terutama di wilayah yang belum tersentuh jaringan seluler maupun kabel fiber optik.

Wendy Eko Suswinarko, seorang pengamat dan praktisi Teknologi Informasi asal Kabupaten Nabire, menilai penghentian ini cukup membingungkan. “Teknologi satelit orbit rendah (LEO) yang digunakan Starlink bersifat dinamis. Kapasitasnya bisa diatur dan ditambah melalui konstelasi satelit yang terus berkembang. Jadi, alasan ‘kapasitas penuh’ cukup janggal,” ujarnya dalam tulisan yang disampaikan ke awak media senin sore 21/7/2025. Wendy menilai bahwa faktor bisnis dan tekanan regulasi kemungkinan besar turut berperan di balik keputusan tersebut.

Dalam tulisannya, Wendy mengungkap bahwa banyak analis juga sepakat dengan pandangan tersebut. Menurut mereka, kehadiran Starlink secara nyata telah mengganggu dominasi penyedia layanan internet lokal, yang selama ini bergantung pada infrastruktur mahal seperti tower BTS, jaringan fiber optik, dan lisensi frekuensi.

Dengan model bisnis langsung ke pelanggan dan tanpa perlu membangun jaringan darat, Starlink dianggap telah “mengacak-acak” peta bisnis telekomunikasi nasional.

Paket Starlink Residential Lite yang dibanderol hanya Rp479.000 per bulan menjadi pemicu utama ketegangan. Paket ini menawarkan internet tanpa batas (unlimited) dengan kecepatan mencapai 50–100 Mbps, bahkan di daerah terpencil dan pegunungan.

“Starlink langsung menabrak zona nyaman ISP lokal. Di daerah, dia jadi solusi cepat dan murah. Tapi buat bisnis lama, ini bencana,” ujar salah satu pelaku ISP rumahan di Papua Tengah.

Tak heran jika muncul spekulasi bahwa penghentian pendaftaran baru ini bisa saja merupakan bagian dari penertiban atau bentuk kompromi atas tekanan dari pelaku industri telekomunikasi dalam negeri.

Dampaknya dirasakan langsung oleh warga Papua, Kalimantan, dan Maluku. Bagi banyak wilayah tanpa jaringan seluler, Starlink adalah satu-satunya jalan untuk mengakses dunia luar.

“Di kampung saya, tidak ada sinyal. Hanya Starlink yang bisa dipakai. Sekarang banyak warga mau daftar, tapi ditolak,” keluh seorang warga dari pedalaman Papua Tengah.

Bagi warga desa, pelajar daring, pelaku UMKM digital, dan petani yang menggunakan aplikasi pertanian, Starlink telah menjadi penyelamat digital.

Situasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi sulit. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi industri lokal. Namun di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap internet cepat, murah, dan merata semakin tinggi.

Wendy menilai, jika persoalan ini tidak ditangani secara adil dan transparan, maka konflik antara bisnis dan kebutuhan publik akan menghambat transformasi digital nasional dan memperparah kesenjangan digital di tanah air.

Hingga saat ini, pihak Starlink Indonesia belum memberikan pernyataan resmi. Distributor pun belum bisa memastikan kapan pendaftaran akan dibuka kembali. Di sisi lain, isu pengetatan regulasi serta pembatasan penjualan perangkat Starlink oleh reseller ikut memperkeruh suasana.

Wendy mengingatkan bahwa:

“Teknologi seperti Starlink seharusnya menjadi jembatan kesetaraan digital, bukan korban tarik-menarik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha.”

Ia juga menekankan pentingnya ketegasan dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik, agar masyarakat tidak kembali terpinggirkan dalam era digital ini.