RRI.CO.ID, Mimika - Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, Elisabeth Cenawatin, pada hari selasa 21 juli 2026 menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap sanggar budaya penerima bantuan pemerintah agar tetap aktif berkegiatan dan mampu menghasilkan karya secara berkelanjutan.

Elisabeth mengatakan, pengawasan dilakukan hampir setiap bulan dengan menurunkan pegawai ke setiap sanggar. Menurutnya, pemerintah tidak ingin rumah produksi yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan oleh para pelaku budaya.

"Kami biasanya hampir setiap bulan turun. Kami tidak mau mereka tidak ada aktivitas. Kami sudah tekankan, kalau sudah punya rumah produksi, tidak boleh lagi tidak ada kegiatan. Jadi setiap kali pegawai kami turun, harus ada aktivitas. Mereka harus duduk menganyam, mengukir, sehingga ada hasil produksi," katanya.

Ia menjelaskan, berbagai hasil kerajinan dari sanggar sebenarnya sudah banyak dihasilkan. Tantangan yang kini dihadapi adalah memperluas pemasaran agar produk budaya tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah daerah berencana membawa para pelaku budaya mengikuti festival berskala nasional di Lombok pada November tahun ini.

"Hasil dari mereka sudah banyak. Tinggal bagaimana kita menjualnya. Nanti bulan November kami akan bawa mereka ke festival besar di Lombok," ujarnya.

Selain memantau aktivitas, Disbudparekraf juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan bantuan dana yang telah diberikan kepada sanggar. Elisabeth mengatakan, tim turun langsung untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

"Kami turun pengawasan langsung. Mereka belanja sendiri sesuai kebutuhan, seperti rak-rak, meja, dan perlengkapan sanggar untuk memajang hasil karya mereka," jelasnya.

Elisabeth menyebutkan, pada tahun lalu pemerintah membangun enam rumah produksi atau sanggar budaya yang tersebar di beberapa lokasi, di antaranya Iwaka, Hiripau, kawasan belakang Petrosea, Amungme 3, Kamoro 3, SP1, kawasan Pemda, dan SP5. Seluruh pembangunan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Menurutnya, setiap sanggar dihuni sekitar 10 hingga 12 anggota. Ia meminta para ketua sanggar yang merupakan generasi senior untuk melibatkan anak-anak muda agar keterampilan mengukir, menganyam, dan berbagai seni budaya khas Amungme dan Kamoro dapat terus diwariskan.

"Saya sudah sampaikan kepada orang tua-tua, kalau nanti kalian tidak ada, siapa yang mau lanjutkan? Karena itu harus mengajak anak-anak muda untuk belajar mengukir dan menganyam supaya budaya tetap lestari," katanya.

Pada tahun ini, Disbudparekraf kembali membangun tiga sanggar baru, yakni di Kokonao, Distrik Mimika Barat, kawasan Pomako, serta satu lokasi lainnya di Distrik Mimika Baru. Namun, Elisabeth mengakui pembangunan dilakukan secara terbatas karena alokasi Dana Otsus tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, ia memastikan pada 2025 dan 2026 tidak ada lagi bantuan langsung untuk pembangunan maupun bantuan dana kepada sanggar. Pemerintah akan lebih memfokuskan program pada peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajemen serta dukungan penyelenggaraan festival budaya.

"Kami baru kasih bantuan, jadi sekarang mereka harus belajar manajemen dan mengembangkan sanggar. Tidak bisa kita kasih terus. Kita lihat dulu perkembangannya. Yang penting mereka bisa mengelola karya dan merawat budaya," tutup Elisabeth.(Sandra)