Pegurus LMA Korwil Papua Tengah Periode 2026-2030 Resmi Dilantik

RRI.CO.ID, Nabire - Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapanya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah Provinsi.

Pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Koordinator Wilayah (Korwil) Papua Tengah Periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Letkol Dr.Lenis Kogoya, S.Th.,M.Hum., bertempat di Auditorium RRI Nabire, Senin, 14 September 2026.

Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah, serta aparat TNI-Polri.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat, dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.

“Kami berkomitmen mendukung program Pemerindah, menjaga kemanan dan kedamaian serta melindungi masyarakat adat Papua Tengah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah.

nurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan.

Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan, kata dia, perlu mengedepankan pendekatan adat dan dialog.

“Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Menurutnya, lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.