Seluruh ASN Pemkab Deyai Diajak Membangun Birokrasi yang Tertib dan Profesional

RRI.CO.ID, Deiyai - Bupati Deiyai, Melkianus Mote, S.T., menegaskan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), CPNS, PPPK, dan THK2 dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati saat menjadi Pembina Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati Deiyai, Senin 31 Agustus 2026.

Dalam amanahnya, Bupati menyoroti kehadiran dan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai. Menurutnya, aktivitas pemerintahan tidak boleh bergantung pada ada atau tidaknya Bupati di daerah. Setiap aparatur harus tetap melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya karena bekerja merupakan kewajiban sebagai pegawai pemerintah.

Bupati kembali menegaskan ketentuan jam kerja, yakni masuk kantor pukul 08.00 WIT dan pulang pukul 15.00 WIT. Pengaturan tersebut, kata Bupati, juga mempertimbangkan kehidupan keluarga ASN, termasuk kesempatan mengantar dan menjemput anak sekolah. Ia berharap kedisiplinan orang tua dalam bekerja dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi anak-anak untuk rajin bersekolah.

“Tidak harus menunggu Bupati soal kerja. Itu tanggung jawab kita. Kita harus menata birokrasi ini dengan baik,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh ASN membangun birokrasi yang tertib, profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan daerah harus mampu memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat Deiyai.

Perubahan APBD dan Pembayaran Hak Pegawai

Terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Bupati menjelaskan bahwa proses persidangan telah selesai. Namun, selesainya sidang belum berarti anggaran dapat langsung dicairkan. Hasil pembahasan masih harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan.

Bupati berharap seluruh proses administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan program pemerintah dan pembayaran hak-hak yang telah dianggarkan dapat segera berjalan.

Secara khusus, Bupati menegaskan bahwa honor tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran pendidikan telah ditingkatkan, sementara dukungan terhadap sektor kesehatan juga mengalami peningkatan.

Bupati menegaskan seluruh pembayaran akan dilakukan secara transparan melalui rekening penerima dan tidak melalui mekanisme tangan ke tangan. Ia meminta perangkat daerah terkait menyiapkan dokumen penagihan sejak awal sehingga ketika anggaran tersedia, pembayaran dapat segera dilakukan sesuai hak yang tercantum dalam SK Bupati, termasuk untuk periode Januari hingga Agustus.

Prajabatan dan Penataan ASN

Kepala BKPSDM diminta segera melaksanakan prajabatan CPNS setelah anggaran tersedia. Bupati menegaskan agar proses tersebut tidak kembali tertunda karena persoalan teknis yang sebenarnya dapat diselesaikan.

Menanggapi pertanyaan mengenai peserta CPNS, PPPK dan THK2 yang belum masuk dalam proses, Bupati menjelaskan bahwa proses seleksi sebelumnya dilakukan berdasarkan sistem dan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing peserta. Pemerintah daerah, kata dia, akan tetap mencari solusi teknis bagi mereka yang masih membutuhkan penyelesaian administrasi, termasuk melalui koordinasi dengan daerah lain apabila diperlukan.

“Saya tidak akan tinggalkan kalian,” tegas Bupati.

Terkait pelantikan pejabat eselon, Bupati mengakui masih terdapat kendala pada data ASN, termasuk data dalam sistem MyASN. Namun, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses. Jabatan yang telah memenuhi persyaratan dan dapat diproses diminta segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Peningkatan Kompetensi dan Evaluasi Tenaga Kontrak

Bupati juga mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang benar-benar mendukung pekerjaan. Pelatihan diharapkan diarahkan pada kebutuhan nyata, termasuk peningkatan kompetensi sesuai golongan serta keterampilan teknis yang menunjang pekerjaan administrasi dan pelayanan di kantor.

Sementara itu, tenaga kontrak akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah. Mulai Agustus hingga Desember 2026, setiap perangkat daerah diminta memperhatikan tingkat kehadiran dan kinerja tenaga kontrak.

Bupati menegaskan bahwa tenaga kontrak yang tidak disiplin dan tidak menjalankan tugas dengan baik akan dievaluasi. SK yang telah diterbitkan dapat direvisi sesuai ketentuan dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penataan tenaga kontrak mulai 1 Januari 2027.

Khusus tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, evaluasi akan melihat kebutuhan serta kondisi nyata di lapangan. Bupati menekankan bahwa nama-nama tenaga yang diusulkan harus berasal dari lapangan melalui kepala sekolah atau pimpinan unit kerja dan diteruskan kepada kepala dinas.

“Lebih baik kita sedikit tetapi gajinya tinggi dan diberikan kepada yang rajin, daripada banyak tetapi malas semua,” ujarnya.

Sertifikasi Guru dan Pengembangan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Bupati mengapresiasi langkah Inspektorat yang telah mendorong program sertifikasi. Ia juga meminta Dinas Pendidikan mempersiapkan guru-guru yang memenuhi persyaratan.

Bupati menyampaikan bahwa tahun depan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan memiliki program sertifikasi bagi sekitar 1.000 guru. Karena itu, guru-guru di Kabupaten Deiyai yang datanya telah terdaftar dalam Dapodik diminta mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Bantuan Tugas Akhir Mahasiswa

Mengenai bantuan tugas akhir mahasiswa, Bupati menjelaskan bahwa sebanyak 867 berkas saat ini masih dalam proses verifikasi. Peraturan Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut telah ditandatangani.

Karena program menggunakan Dana Otsus, penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, termasuk memiliki KTP/NIK Kabupaten Deiyai. Bupati menegaskan bahwa ASN/pegawai negeri tidak termasuk penerima dan penerima juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku bagi penggunaan Dana Otsus.

Proses verifikasi dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan atau audit.

Setelah proses verifikasi selesai, hasilnya akan diumumkan dan masyarakat diberikan waktu selama dua minggu untuk menyampaikan sanggahan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Bupati menjelaskan, dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar, pemerintah daerah akan melakukan penyaringan secara baik agar penerima yang benar-benar memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat yang lebih optimal. Penyaluran nantinya dilakukan langsung melalui rekening penerima tanpa perantara.

Pembangunan Asrama dan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Deiyai juga terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa melalui pembangunan dan penyediaan asrama. Tahun ini pemerintah daerah merencanakan pembangunan/pengadaan asrama di Gorontalo.

Bupati juga menyampaikan rencana pembangunan asrama di Bomou yang telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Tengah. Asrama tersebut direncanakan berada di kawasan Epa Doutou, Kampung Bomou, termasuk untuk mendukung Kingmi Center sebagai pusat koordinasi Deiyai.

Bupati mengajak para intelektual dan pihak terkait untuk ikut mengawal pembangunan tersebut dengan baik. Selain itu, pekerjaan pengaspalan jalan masuk ke wilayah tersebut juga direncanakan mulai dilaksanakan tahun ini.

Program Bantuan Masyarakat Terus Berjalan

Bupati memastikan sejumlah program pemerintah daerah masih akan dilanjutkan. Program tersebut antara lain pembagian bibit babi melalui sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan, bantuan perahu, bantuan bahan bangunan melalui sektor perumahan, bantuan sosial melalui Dinas Sosial, program pariwisata, pembangunan jalan, pelaksanaan prajabatan, serta peningkatan honor guru sesuai ketentuan.

Untuk penerima bantuan pemerintah, Bupati menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan KTP dan NIK yang sesuai dengan ketentuan masing-masing program.

Satgas Bencana Disiapkan untuk Penanganan Kekeringan

Dalam menghadapi kondisi kekeringan, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah menyiapkan pembentukan Satgas Bencana. Bupati menjelaskan bahwa pembentukan tim sempat tertunda karena dirinya berada di luar daerah, namun proses tersebut segera ditindaklanjuti.

Bupati menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan pekerjaan kemanusiaan yang membutuhkan kerja sama semua pihak. Dukungan anggaran tetap penting, tetapi semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadap masyarakat harus menjadi dasar utama.

Teknis penanganan, termasuk mekanisme distribusi air, akan dibahas dengan melihat sumber-sumber air serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Tim dijadwalkan melakukan rapat untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD dan Satpol PP yang selama ini tetap siaga dalam menghadapi kondisi kebencanaan.

Apresiasi Pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Pesta Rakyat Kabupaten Deiyai.

Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik berkat kerja sama berbagai pihak. Pelaksanaan tahun ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan yang lebih baik dan lebih meriah pada tahun berikutnya.

Tim Deiyai Raih Juara III GSI Papua Tengah

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para pelajar Deiyai yang berhasil meraih Juara III pada ajang GSI tingkat Provinsi Papua Tengah.

Bupati mengapresiasi prestasi tersebut karena persiapan dilakukan dalam waktu relatif singkat, sementara Kabupaten Deiyai masih memiliki keterbatasan sarana olahraga, termasuk belum tersedianya lapangan permanen.

Tim yang mewakili Kabupaten Deiyai dalam ajang tersebut berasal dari SMP YPPK Waghete. Ke depan, Bupati meminta Dinas Pendidikan dan Pengajaran mendorong pelaksanaan turnamen antarsMP sebagai bagian dari pembinaan sekaligus seleksi atlet pelajar.

Tim yang menjadi juara nantinya diharapkan dapat dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Deiyai dalam berbagai kompetisi berikutnya.

Bupati menutup amanahnya dengan mengajak seluruh ASN, CPNS, PPPK, dan THK2 untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, profesionalitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintahan harus berjalan karena tanggung jawab kita bersama. Jangan menunggu pimpinan baru bekerja. Mari kita bangun birokrasi yang tertib, transparan dan sungguh-sungguh melayani masyarakat,” pungkasnya.