DLHKP Provinsi Gelar FGD II Libatkan Delapan Kabupaten Se-Papua Tengah

RRI.CO.ID, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026–2056 di Aula RRI Nabire, Rabu 2 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi tahapan lanjutan dalam penyusunan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah selama 30 tahun ke depan.

FGD II diikuti perwakilan dari delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur akademisi, tenaga ahli lingkungan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, Lanal Nabire, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurutnya, RPPLH merupakan dokumen yang wajib dimiliki setiap pemerintah provinsi sebagai basis data sekaligus dokumen induk dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.

"Dokumen ini nantinya akan menjadi rujukan utama seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Ia menjelaskan, FGD II merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil diidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan hidup berdasarkan karakteristik wilayah Papua Tengah.

Melalui forum lanjutan tersebut, pemerintah ingin menyusun berbagai langkah mitigasi agar pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Kita ingin pembangunan tetap berlangsung, tetapi keseimbangan lingkungan hidup juga tetap terjaga. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan sesuai bidang masing-masing," katanya.

Yan Richard Pugu menjelaskan pembahasan dalam FGD II difokuskan pada sejumlah tema strategis, antara lain perlindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, penerapan dekarbonisasi, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Ia berharap hasil diskusi dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang mampu mendukung pembangunan Papua Tengah secara berkelanjutan di tengah semangat otonomi daerah dan pembentukan daerah otonom baru.