RRI.CO.ID, Nabire - Penyidikan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire memasuki tahapan baru. Kejaksaan Negeri Nabire saat ini tengah menunggu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Tengah.
Tahapan tersebut dinilai penting karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak keuangan dari dugaan penyimpangan anggaran yang sedang diusut oleh penyidik.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nabire, Donny Stiven Umbora, S.H., M.H., Saat di konfirmasi awak media melalui Whatsapp, 25/6/2026.
mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan resmi kepada BPKP Papua Tengah untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Dalam waktu dekat, penyidik dan auditor akan melaksanakan ekspose guna menyamakan persepsi terhadap data dan dokumen yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.
Menurut Donny, perhitungan kerugian negara merupakan salah satu tahapan yang memiliki peran penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan arah penanganan kasus berikutnya.
“Penyidik telah mengajukan permohonan kepada BPKP Papua Tengah untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspose bersama sebagai bagian dari persiapan audit,” ujarnya.
Sejauh ini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mendalami berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Nabire. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara detail.
Proses tersebut tidak berlangsung singkat mengingat jumlah transaksi yang harus dianalisis mencapai ribuan transaksi dalam satu tahun anggaran. Setiap transaksi memerlukan pencocokan antara dokumen administrasi, bukti pengeluaran, hingga keterangan dari pihak-pihak yang terkait.
“Banyak transaksi yang harus diteliti satu per satu. Karena itu penyidik membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Donny.
Selain mengkaji dokumen keuangan, penyidik juga terus mengumpulkan berbagai informasi tambahan guna memperkuat konstruksi perkara. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap secara utuh apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Nabire menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Nabire menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masuknya BPKP Papua Tengah dalam proses perhitungan kerugian negara diharapkan dapat mempercepat pengungkapan fakta-fakta hukum yang diperlukan penyidik. Hasil audit nantinya akan menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan langkah lanjutan penanganan dugaan korupsi pengelolaan anggaran BLUD RSUD Nabire.
Masyarakat kini menantikan hasil audit tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, khususnya pada sektor kesehatan yang memiliki peran vital bagi pelayanan masyarakat di Kabupaten Nabire
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....