RRI.CO.ID, Nabire - Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui perencanaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan lapangan.

Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) menjadi kunci utama dalam pemerataan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Papua Tengah.

Penegasan itu disampaikan perwakilan Kementerian Kesehatan, Febry Syahida, S.K.M., M.K.M. ketua tim Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes), dalam kegiatan koordinasi penyiapan data SDMK dan data rencana kebutuhan SDMK tingkat Provinsi Papua Tengah di Nabire, Rabu 20 Mei 2026.

“Pengelolaan SDM kesehatan harus dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu hingga kesejahteraan SDM kesehatan,” tegas Febry Syahida

Menurutnya, kebutuhan tenaga kesehatan di setiap daerah berbeda sehingga perencanaan harus disusun berdasarkan pendekatan wilayah dan institusi pelayanan kesehatan.

Ia mencontohkan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) seperti Papua Tengah membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

“Tanpa perencanaan yang tepat, pengadaan hanya akan menjadi kegiatan seremonial,” katanya.

Kementerian Kesehatan juga menilai data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat sangat penting dalam mendukung berbagai program afirmasi pemerintah, termasuk beasiswa dan penempatan tenaga kesehatan di daerah.

Selain itu, perencanaan yang baik dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program kesehatan nasional di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan berharap forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyusunan kebutuhan SDM kesehatan di Papua Tengah.