RRI.CO.ID, Nabire - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan mekanisme khusus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik maupun wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan agar pemerataan akses gizi dapat menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah dengan tantangan geografis dan keamanan.

Melansir dari Bloomberg Technoz, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah proyek percontohan (piloting) untuk memastikan penyaluran Program MBG dapat berjalan di wilayah yang sulit dijangkau. Pelaksanaan uji coba tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, serta pemanfaatan fasilitas umum sebagai titik distribusi.

"Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan, berkaitan dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain, karena anak-anak di seluruh mana pun, Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan, rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu," ujar Sudaryono pada Kamis 30 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah yang memiliki keterbatasan akses. Anak-anak yang tinggal di kawasan terpencil maupun rawan konflik dinilai memiliki hak yang sama untuk memperoleh asupan gizi yang memadai.

Sudaryono juga menanggapi perhatian masyarakat terkait masih terbatasnya layanan MBG di sejumlah wilayah dengan angka stunting tinggi, termasuk Papua. Ia menegaskan pemerintah telah menyusun peta prioritas pengembangan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.

"Nggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana ini semua ada petanya kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki," katanya.

Selain Papua, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan stunting tinggi juga masuk dalam prioritas perluasan layanan. Pemerintah akan mengklasifikasikan daerah berdasarkan tingkat urgensi sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Bagi wilayah Papua, kebijakan ini dinilai relevan mengingat masih terdapat daerah yang menghadapi tantangan akses transportasi, kondisi geografis, hingga keterbatasan infrastruktur pelayanan. Dengan pendekatan khusus tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan, termasuk di wilayah pedalaman dan kawasan rawan konflik.

BGN berharap pendekatan berbasis prioritas dan kebutuhan daerah dapat mempercepat pemerataan pelaksanaan Program MBG. Melalui strategi tersebut, pemerintah menargetkan upaya perbaikan gizi dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.