RRI.CO.ID, Nabire - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan sebanyak 3.135 gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih telah selesai dibangun sepenuhnya dan siap memasuki tahap operasional perdana. Program ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa di berbagai daerah.

Melansir dari Bloomberg Technoz, Ferry menjelaskan pembangunan gerai Kopdes saat ini terus berjalan secara bertahap. Selain ribuan gerai yang telah rampung, puluhan ribu gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.

Menurut Ferry, sekitar 34.000 gerai Kopdes saat ini tengah berada dalam tahap konstruksi dan diperkirakan akan selesai dalam dua bulan ke depan atau pada Mei 2026.

"3.135-an bangunan gerai dan alat perlengkapan yang sudah dibangun. Kemudian sedang dibangun sudah mencapai angka 34 ribu. Insya Allah dua bulan yang akan datang selesai 100 persen," ujar Ferry di kantornya di Jakarta, Senin 30 Maret 2026.

Ia mengatakan fase ini menandai dimulainya tahap penting dalam persiapan operasional program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Selain pembangunan fisik, ribuan gerai Kopdes yang telah selesai juga telah dilengkapi sarana operasional berupa kendaraan logistik. Setiap koperasi mendapatkan dua unit kendaraan berupa truk dan mobil pikap untuk menunjang distribusi barang.

"Sudah ribuan yang telah disalurkan di koperasi desa yang telah rampung pembangunan fisik gudang dan gerainya. Alat kelengkapannya langsung ada dengan sarana truk dan pikap," kata Ferry.

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) diketahui mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India yang terdiri atas model Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing sebanyak 35.000 unit.

Meski demikian, kebijakan impor kendaraan tersebut memicu perdebatan. Beberapa pihak menilai langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi industri otomotif dalam negeri yang masih mengalami perlambatan penjualan.