KBRN, Meulaboh : KPPN Meulaboh menyalurkan Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik tahap I sebesar 32 miliar lebih kepada empat Pemda mitra kerja atau setara 25,46 persen dari pagu DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 Rp126,12 miliar. Adapun rinciannya yaitu Aceh Barat Rp6,99 miliar, Simeulue 8,4 miliar, Aceh Jaya Rp11,43 miliar, dan Nagan Raya Rp5,28 miliar.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono mengatakan tidak ada bidang/subbidang DAK Fisikyang gagal salur pada tahap I. “Kami mengapresiasi komitmen Pemda mitra kerja KPPN Meulaboh dalam memastikan penyaluran DAK Fisik ditengah isu efisiensi anggaran”, ujar Linggo, Rabu (3/9/2025).

DAK Fisik merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritasnasional, mempercepat pembangunan Daerah,mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Sebagai institusi penyalur APBN, KPPN Meulaboh berkomitmen dengan penuh integritas menjaga kelancaran penyaluran dana TKD sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikaluntuk mendukung pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruhDaerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU), DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa”, kata Linggo.

“Kami secara profesional dan berintegritas berkomitmenpenuh menjaga kelancaran penyaluran dana TKD kepada pemda mitra kerja agar dapat membantu pembangunan infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kewilayahan. Kami juga memiliki perhatian dan kepedulian terhadap akuntabilitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah agar senantiasa terlaksana dalam koridor Good Governance dan Good Government guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan layanan publik yang prima”, ucap Linggo.