RRI.CO.ID, Meulaboh -Lembaga swadaya masyarakat Flower Aceh terus mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan yang inklusif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas di tingkat desa. Upaya ini dilakukan agar perempuan memiliki ruang yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati mengatakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan penting agar suara dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan publik. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud jika perempuan ikut berperan dalam proses pengambilan keputusan.

“Flower Aceh memastikan partisipasi dan suara perempuan hadir dalam proses pengambilan kebijakan sehingga pembangunan di Aceh menjadi lebih inklusif dan adil,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan Riswati dalam dialog di RRI, Kamis 12 Maret 2026.

Ia menjelaskan selain melakukan advokasi kebijakan, lembaganya juga menjalankan berbagai program edukasi dan promosi terkait perlindungan perempuan dan anak. Flower Aceh juga memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Menurutnya penanganan kasus kekerasan tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh satu lembaga saja. Penanganan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor seperti layanan kesehatan, sosial hingga penegakan hukum.

Flower Aceh saat ini memiliki wilayah kerja di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Wilayah tersebut antara lain Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Barat hingga Aceh Selatan.

Selain penanganan kasus, Flower Aceh juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui diskusi komunitas dan kampanye pencegahan kekerasan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Kesadaran kritis masyarakat sangat penting agar perempuan memahami hak-haknya,” kata Riswati. Ia menegaskan hak tersebut mencakup hak atas keamanan, kesehatan, pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

Riswati menilai penguatan ketahanan keluarga dan dukungan komunitas sangat penting dalam mencegah kekerasan berbasis gender. Selain itu regulasi yang berpihak pada korban juga harus diimplementasikan secara konsisten.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Tokoh adat, tokoh agama serta aparat desa diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan di masyarakat.