Pokja Perhutanan Sosial Bahas Pemberdayaan Warga

RRI.CO.ID, Merauke : Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Selatan digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan tersebut berlangsung di Merauke, Rabu , 8 Juli 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, menjelaskan bahwa program perhutanan sosial diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kawasan hutan. Menurutnya, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi salah satu strategi yang terus didorong agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Dengan perhutanan sosial itu masyarakat dapat membantu peningkatan perekonomian melalui hasil hutan bukan kayu. Mereka tidak perlu membabat hutan, cukup menjaga hutan sambil mengembangkan potensi seperti sagu, abon ikan, hingga kerajinan noken," ujarnya.

Jujuk menyebut sejumlah kelompok masyarakat di Papua Selatan telah mulai didampingi untuk mengembangkan berbagai produk unggulan lokal. Di antaranya pengolahan abon ikan, pemanfaatan sagu, hingga pengembangan kerajinan noken sebagai produk budaya yang memiliki nilai ekonomi.

Program tersebut saat ini juga tengah difokuskan di sejumlah kabupaten, seperti Asmat, Boven Digoel, dan Mappi. Pemerintah berharap hasil pembahasan dalam rapat koordinasi dapat menjadi acuan bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial di wilayah Papua Selatan.

Melalui penguatan kelembagaan Pokja Perhutanan Sosial, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat dan kelompok pengelola hutan. Pendampingan terhadap kelompok masyarakat akan terus dilakukan agar hasil produksi memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.