RRI.CO.ID, Merauke : Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai menyiapkan strategi memperkuat program perhutanan sosial sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah potensi penurunan pendapatan daerah pada tahun mendatang. Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Selatan di Merauke, Rabu, 8 Juli 2026.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan proyeksi berkurangnya dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat implementasi perhutanan sosial. Program tersebut dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat.
"Menurut prediksi kami, pendapatan tahun depan dari dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi akan turun. Karena itu kami akan mengaktifkan kegiatan perhutanan sosial agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan bukan kayu," ujarnya.
Jujuk menjelaskan pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan selaku Ketua Pokja Perhutanan Sosial. Sementara itu, DLHKP bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menjadi pelaksana harian yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, rapat koordinasi menjadi momentum menyusun langkah konkret yang akan dijalankan seluruh anggota Pokja. Kesamaan persepsi antarlembaga diperlukan agar program tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Melalui penguatan perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian hutan, program tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah ketika penerimaan dari sektor lain mengalami penurunan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....