RRI.CO.ID,Merauke -Anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, menegaskan bahwa perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan dalam proses pembangunan di tanahnya sendiri. Pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan kelompok rentan.

Hal itu disampaikan Victoria dalam kegiatan Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin, 29 Juni 2026.

“Pembangunan di Papua Selatan, khususnya Merauke, harus dijalankan dengan memperbaiki berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan. Aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, kata dia, perlu dilaksanakan secara konsisten agar tujuan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat”, Kata Victoria.

Menurutnya kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan tidak boleh hanya lahir dari ruang birokrasi, tetapi harus mendengar suara warga, terutama Orang Asli Papua atau OAP.

“Kalau kebijakan tidak berangkat dari persoalan nyata di lapangan, maka pembangunan bisa menimbulkan jarak dengan masyarakat. Bahkan, dapat memunculkan potensi konflik,”

Ia menilai, OAP harus menjadi subjek utama pembangunan di daerahnya sendiri. Pelibatan itu penting, terutama dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pusat, termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Victoria menegaskan, masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan. Pemerintah dan OAP perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

“OAP harus dilibatkan sejak awal. Kebijakan besar, termasuk PSN, harus dibicarakan bersama masyarakat agar ada rasa memiliki dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” Ucapnya

Victoria juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan Papua, mengingat perempuan sering menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika pembangunan tidak berjalan secara inklusif. Mereka menghadapi beban sosial, ekonomi, dan keluarga, tetapi kerap belum mendapat ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.

Ia menambahkan, berbagai ketimpangan yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan harus diselesaikan melalui sinergi seluruh pihak. “Pendekatan inklusif menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sipil,”