RRI.CO.ID, Merauke: Kementerian HAM mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara, khususnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP-KB) serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 4 Februari 2026. Kegiatan dilanjutkan pada 5–6 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan aspirasi masyarakat Papua Selatan dan masyarakat Papua Nugini di wilayah perbatasan Sota.

Dalam diskusi tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan akan pembangunan Rumah Sakit Standar Internasional di Provinsi Papua Selatan. Aspirasi ini muncul dari hasil dialog langsung dengan masyarakat di wilayah perbatasan.

Tenaga Ahli Kementerian HAM, Gabriel Goa, menyampaikan bahwa kehadiran Rumah Sakit Kelas Internasional dibutuhkan untuk memenuhi hak asasi masyarakat di bidang kesehatan. Ia juga menyebutkan bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan Provinsi Program Strategis Nasional Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, dr. Benedicta C.H. Rahagiar, MARS, menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di Papua Selatan saat ini masih terbatas. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan prasarana rumah sakit sehingga rujukan pasien masih dilakukan ke Makassar, Jawa, hingga ke luar negeri.

Pembangunan Rumah Sakit Standar Internasional di Merauke disebut akan membantu pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan penguatan kapasitas HAM tersebut.

Selain bidang kesehatan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Aspirasi tersebut meliputi pembangunan lumbung pangan internasional, bandara internasional, pelabuhan samudera, sarana pendidikan dasar hingga universitas, serta pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Selatan.