KBRN, Medan: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sering dianggap hanya sebagai sekumpulan angka yang rumit dan administratif. Padahal, IKPA merupakan cermin nyata kualitas birokrasi dan efektivitas eksekusi program kementerian maupun lembaga di seluruh Indonesia.

Sebagai instrumen evaluasi yang komprehensif, IKPA mengukur aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian output program secara terintegrasi dan berjenjang. Nilainya mencerminkan seberapa baik organisasi pemerintah mengelola anggaran publik untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, di lapangan, pelaksanaan IKPA sering menemui hambatan yang bersifat struktural maupun manajerial. Studi terhadap sepuluh satuan kerja dengan nilai IKPA terendah di lingkungan KPPN Medan I pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan bahwa masalah tidak semata bersifat teknis.

Empat indikator yang paling sering menjadi pemicu rendahnya nilai IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP/TUP, dan Capaian Output. Selain faktor blokir anggaran, ada tiga simpul masalah utama yang menyebabkan kinerja anggaran belum optimal dan perlu segera diurai.

Pertama, dinamika restrukturisasi dan likuidasi organisasi pada tahun 2025 berdampak besar terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran. Pembentukan satuan kerja baru yang rampung pertengahan tahun membuat mereka tidak mungkin mengejar target penyerapan triwulan I dan II secara realistis.

Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan, perencanaan, serta capaian output karena satker belum sepenuhnya beroperasi pada awal tahun anggaran. Akibatnya, indikator kinerja anggaran mereka tertekan, meskipun penyebabnya bersifat administratif dan bukan karena rendahnya kinerja riil.

Kedua, ketimpangan koordinasi antara seksi teknis dan keuangan masih menjadi persoalan klasik dalam birokrasi pemerintah. Pejabat perbendaharaan kerap tidak mengetahui perkembangan kegiatan lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara realisasi output dan realisasi anggaran.

Diskoneksi tersebut menunjukkan bahwa dokumen DIPA sering hanya dipahami sebagai arsip administratif, bukan pedoman kerja yang diinternalisasi bersama. Tanpa komunikasi intensif antarunit, rencana penyerapan dan realisasi output akan terus berjalan di dua jalur yang terpisah.

Ketiga, kompetensi pengelola keuangan serta dukungan kepemimpinan masih belum memadai untuk mendorong akselerasi kinerja anggaran. Meskipun KPPN aktif memberikan bimbingan teknis, tanpa political will dan keterlibatan pimpinan satker, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran akan sulit tercapai.

Kementerian Keuangan sebenarnya telah menyediakan formula teknis yang jelas untuk memperbaiki nilai IKPA setiap satuan kerja. Langkah tersebut mencakup percepatan revisi Halaman III DIPA, penyelesaian tagihan maksimal 17 hari kerja, dan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

Namun, solusi yang paling efektif justru bersifat manajerial, yaitu membangun kepemimpinan proaktif dan sinergi internal yang kuat. Pimpinan satker harus memimpin langsung proses akselerasi anggaran, memastikan kolaborasi nyata antarunit, dan melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

IKPA bukan sekadar alat penilaian angka, melainkan sarana diagnosis untuk mengidentifikasi titik lemah tata kelola anggaran pemerintah. Dengan kepemimpinan yang berkomitmen, koordinasi terintegrasi, serta budaya kerja yang kolaboratif, maka kinerja anggaran akan meningkat dan kualitas birokrasi semakin akuntabel.

(Penulis: Hamdi Ansari Dalimunthe, KPPN Medan I)