RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, guna mempercepat penataan dan sertifikasi aset daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Senin, 27 Juli 2026. Ia didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muhammad Fadly Lubis, serta Sekretaris Dinas Perkim Fajar Mas Muliawan.

Rombongan diterima langsung Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nugraha beserta jajaran. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya mengenai penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) dan percepatan sertifikasi aset Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk mendukung pengelolaan aset daerah. Pembahasan meliputi percepatan penyusunan NPGT, inventarisasi aset tanah pemerintah, sertifikasi aset daerah, hingga penataan dan legalisasi pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.

Mahyaruddin menjelaskan legalitas aset daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kepastian hukum atas aset akan mendukung pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Adanya dukungan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, diharapkan seluruh tahapan penataan aset dapat berjalan lebih cepat dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Mahyaruddin.

Mahyaruddin menambahkan koordinasi dengan BPN menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memperkuat pengelolaan aset daerah. Kerja sama tersebut diharapkannya mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah.

"Kami berkmitmen memperkuat kerja sama dengan BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum atas aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah, serta mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai yang tertib, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.