Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan diterima oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, di Posko Darurat Bencana yang berlokasi di Kantor Kwarda Sumut, Minggu (30/11/2025).

Khofifah menyampaikan rasa belasungkawa dan dukacita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Sumatera Utara. Ia menegaskan pentingnya semangat solidaritas nasional dalam menghadapi situasi darurat.

“Pada saat seperti ini tentu dorongan kita adalah membangun kegotongroyongan dan empati, karena pada dasarnya inti sari Pancasila adalah gotong royong. Kami ingin menjadi bagian, meskipun kecil, untuk bisa membantu hal-hal yang dibutuhkan pada saat proses tanggap darurat ini,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan, logistik yang dikirimkan saat ini merupakan tahap awal. Bantuan tersebut terdiri dari makanan, obat-obatan, sandang, perlengkapan keluarga, serta peralatan pembersihan rumah. Ia menegaskan kesiapan Jawa Timur untuk menambah dukungan, termasuk pengiriman relawan dan sarana transportasi.

“Jika relawan dari Jawa Timur, BPBD dan Tagana diberikan izin untuk membantu proses evakuasi, kami siap. Dari Lanud Abd Saleh sudah bersiap menyiapkan Hercules, dan dari Pangkoarmada II juga menyiapkan KRI,” katanya.

Khofifah mengatakan, pihaknya merencanakan untuk memberikan bantuan yang sama bagi korban bencana di Sumatra Barat dan Aceh.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Ia menyebut nilai bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp5 miliar.

“Bantuan kemanusiaan ini berupa makanan, sandang, dan obat-obatan, semuanya dinilai lebih kurang Rp5 miliar. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang begitu serius memberi perhatian kepada Sumatera Utara,” ucapnya.

Surya menyebut saat ini penanganan bencana dilaksanakan bersama pemerintah pusat, mengingat dampaknya yang meluas ke beberapa provinsi.

“Yang terdampak bukan hanya Sumatera Utara, tetapi juga Aceh dan Sumatera Barat. Oleh karena itu penanganannya secara khusus diambil alih oleh BNPB,” ujarnya.

(Raihan Putri)