RRI.CO.ID, Medan – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, menegaskan ketahanan obat harus menjadi bagian utama dalam ketahanan nasional Indonesia. Menurutnya, ketersediaan obat esensial jauh lebih mendasar dibandingkan sektor lainnya karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Taruna saat diwawancarai media usai menghadiri pembukaan Kongres XXII dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2026 di Medan, Kamis 6 Agustus 2026. Taruna mengatakan tema PIT IAI 2026, "One Health, One Pharmacy, Synergy for National Resilience", menegaskan pentingnya sinergi sektor kesehatan, khususnya kefarmasian, dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menurutnya, ketersediaan obat, produk kimia, produk biologi, hingga biosimilar menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga ketahanan nasional.

"Ketahanan ekonomi penting, ketahanan pangan penting, tetapi ketahanan obat jauh lebih urgen karena jika obat esensial tidak tersedia, dampaknya adalah keselamatan masyarakat. Karena itu, ketahanan obat merupakan bagian dari ketahanan nasional," ujarnya.

Taruna menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apoteker memiliki peran strategis mulai dari penyediaan bahan baku, pengembangan, produksi, hingga pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Karena itu, BPOM berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia, termasuk melibatkan organisasi profesi tersebut dalam penyusunan regulasi serta mendorong riset dan pengembangan obat baru.

Taruna mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku obat. Saat ini sekitar 94 persen bahan baku obat kimia masih didatangkan dari luar negeri, sedangkan bahan baku obat biologi dan biosimilar masih bergantung sepenuhnya pada impor.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, BPOM telah menyiapkan lima strategi utama. Strategi tersebut meliputi penguatan transfer teknologi melalui penelitian dan uji klinis, mendorong investasi industri farmasi di Indonesia, memperkuat kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku obat, serta memperkuat regulasi agar mampu menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

"Kita ingin ketergantungan impor bahan baku obat terus menurun. Karena itu BPOM memperkuat riset, transfer teknologi, investasi, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung kemandirian obat nasional," katanya.

Taruna menambahkan, penguatan regulasi juga menjadi modal penting karena BPOM RI kini telah memperoleh pengakuan WHO Listed Authority (WLA). Menurut Taruna, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit regulator obat di dunia yang mendapatkan pengakuan tersebut sekaligus negara berkembang pertama yang meraihnya.

Dengan status tersebut, Indonesia dinilai memiliki sistem regulasi obat yang diakui secara internasional sehingga diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi industri farmasi dan mempercepat terwujudnya kemandirian obat nasional.