RRI.CO.ID, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah menjadikan penanggulangan tuberkulosis (TB) sebagai prioritas pelayanan dasar. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus dalam kunjungan ke RSUP Haji Adam Malik Medan dalam rangka peninjauan pelaksanaan layanan TB di RSUP H Adam Malik, pada Selasa, 21 Juli 2026.

Akhmad mengatakan pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari desa, termasuk melalui penguatan layanan kesehatan. Karena itu, pemerintah daerah diminta menggerakkan kecamatan, desa, hingga kader masyarakat dalam mendukung program penanganan TB.

"Membangun dari desa bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusianya," katanya.

Akhmad menegaskan urusan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang. Karena itu, penganggaran dan pelaksanaan program kesehatan harus menjadi perhatian utama kepala daerah.

"Masalah kesehatan adalah urusan pemerintahan yang wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Artinya, ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan pemerintah sedang memperluas pelaksanaan tracing dan skrining TB di seluruh Indonesia. Program tersebut menargetkan lebih dari 53 ribu lokasi hingga November 2026.

"Yang menjadi masalah ada orang sakit yang belum ditemukan. Maka ini yang kita kejar melalui tracing dan screening," ujarnya.

Benjamin mewakili pemerintah berharap kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat mampu mempercepat penemuan kasus TB sehingga target penurunan angka penyakit tersebut dapat tercapai.

Usia melakukan peninjauan di RSUP H Adam Malik, Benjamin dan Akhmad meninjau pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TB) yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung PKK Medan, Kecamatan Medan Petisah.