Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Perkuat Anggaran Responsif Gender

RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat anggaran responsif gender. Kebijakan tersebut harus didukung data yang lengkap, akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permintaan itu disampaikan Mahyaruddin saat membuka Bimbingan Teknis Pelaporan Pengarusutamaan Gender Tahun 2026. Bimtek digelar Dinas P3A-PM dan P2KB di Aula Raja Bahagia Resto, Rabu, 9 September 2026.

Mahyaruddin mengatakan PUG bukan sekadar program kegiatan, tetapi strategi yang harus terintegrasi dalam pembangunan. Integrasi tersebut menurutnya diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan memperoleh manfaat pembangunan.

Ia juga menilai Bimtek tersbut menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman sumber daya manusia perangkat daerah mengenai kesetaraan gender. Pengetahuan tersebut kemudian perlu diterapkan dalam penyusunan anggaran yang responsif gender.

"Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender," katanya.

Mahyaruddin meminta setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang berkualitas. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah sekaligus memperkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender atau PPRG.

"Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender," ujarnya.

Mahyaruddin berharap kebijakan dan kegiatan pemerintah maupun masyarakat memiliki sensitivitas gender dan tidak menimbulkan bias gender. Ia mengakui implementasi PUG di Tanjungbalai masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, mengatakan Bimtek bertujuan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai PUG dan PPRG. Kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan PUG melalui focal point di setiap perangkat daerah.

Irma mengatakan penyusunan Gender Action Budget atau GAB menjadi bagian penting dari penerapan PPRG. Melalui GAB, kebijakan dan program perangkat daerah diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan gender.

"Peserta kita harapkan mampu mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan PUG dan menemukan solusi untuk mempercepat penerapannya. Begitu juga dengan perangkat daerah mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA berlandaskan Anggaran Responsif Gender," ucap Irma.

Bimtek tersebut berlangsung selama satu hari dan diikuti satu orang Kasubbag Program Perencanaan dari setiap perangkat daerah. Kegiatan menghadirkan Dr. Hairani Siregar, Dosen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara, sebagai fasilitator sekaligus narasumber.