Lantik 82 Pejabat, Sekda Tebing Tinggi Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan

RRI.CO.ID, Tebing Tinggi - Sejumlah 82 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik atas nama Wali Kota. Kegiatan di Aula Lantai 4 Balai Kota Tebing Tinggi, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Pejabat yang dilantik terdiri atas 26 pejabat administrator, 49 pejabat pengawas, serta tujuh Kepala UPTD Puskesmas. Penataan jabatan tersebut disebut dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak kinerja, pertimbangan objektif, serta penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

Erwin menegaskan proses pengisian dan penempatan jabatan di lingkungan Pemko Tebing Tinggi dilakukan secara profesional tanpa praktik jual beli jabatan. Ia meminta pejabat yang dilantik menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Sumpah jabatan adalah amanah dan tanggung jawab besar kepada bangsa, negara, masyarakat, serta Tuhan Yang Maha Esa. Saya minta seluruh pejabat menjalankan tugas dengan penuh integritas, jujur, bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan,” katanya.

Menurut Erwin, pejabat tidak cukup hanya menyelesaikan kegiatan secara administratif, tetapi harus memastikan pekerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pekerjaan yang tertunda dan berpotensi menghambat pelayanan publik juga diminta segera diselesaikan.

“Kami tidak hanya meminta hasil kegiatan, tetapi outcome dari apa yang Saudara lakukan. Jangan sampai ada tugas yang tertinggal sehingga mengganggu optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Erwin menginstruksikan seluruh pejabat yang dilantik sudah menempati posisi masing-masing paling lambat Senin, 31 Agustus 2026. Inspektorat juga diminta melakukan inspeksi untuk memastikan pejabat telah menjalankan tugas di tempat barunya.

“Senin semua sudah berada di posisi masing-masing dan akan dilakukan sidak untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut,” katanya.

Pemko Tebing Tinggi berharap pejabat yang baru dilantik mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi antarpemerintah daerah, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.