RRI.CO.ID, Medan - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan tiga fokus utama pembenahan pelayanan publik. Mulai dari percepatan digitalisasi, penyediaan sistem ambulans terintegrasi, serta pengembalian layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke tingkat kelurahan.

Penegasan itu disampaikan Rico dalam Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, terkait peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik di Kantor Wali Kota Medan, Jumat 20 Februari 2026.

Rico menilai digitalisasi menjadi kunci reformasi birokrasi, karena mampu memangkas proses pelayanan yang selama ini dinilai lambat dan berbiaya tinggi.

“Digitalisasi memangkas proses yang memakan waktu dan biaya, masuk ke sistem yang lebih cepat dan efisien. Tapi sistem digital harus mudah dipakai masyarakat, jangan sampai malah mempersulit,” kata Rico.

Ia menekankan transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada teknologi, melainkan juga kesiapan pengguna dan integrasi antarsistem. Perangkat daerah diminta memastikan sinkronisasi aplikasi daerah dengan sistem pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.

Rico juga mendorong agar layanan administrasi kependudukan lebih dekat dengan masyarakat. Ia menyoroti tingginya beban pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mencapai sekitar 1.600 warga per hari. Kondisi itu menurutnya menjadi sinyal perlunya desentralisasi layanan dasar.

“Kalau Dukcapil bisa menyelesaikan KTP dalam sehari, kenapa kelurahan tidak bisa? Data sudah ada, tinggal verifikasi dan cetak. Jangan semua tersentralisasi,” ujarnya.

Rico meminta jajaran terkait menyiapkan integrasi sistem sehingga warga dapat mengurus dokumen kependudukan di kantor wilayah terdekat tanpa harus datang ke kantor pusat layanan. Langkah ini diyakini dapat menghemat waktu dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu, ia juga mendorong pembentukan sistem tanggap darurat terintegrasi yang menghubungkan seluruh rumah sakit di Medan dalam satu jaringan digital. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi lokasi panggilan darurat dan langsung mengirim ambulans dari fasilitas kesehatan terdekat.

“Yang kita butuhkan respons di bawah 10 menit. Semua rumah sakit harus terkoneksi dalam satu sistem yang bisa membaca titik lokasi dan langsung mengirim tim terdekat,” ujar Rico.

Kerja sama tersebut direncanakan diformalkan melalui nota kesepahaman dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Rico meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan itu dengan langkah konkret dan terukur agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Tujuan akhirnya satu: pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan bersih,” ucapnya.