RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia membentuk task force lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) untuk mengoptimalkan pemanfaatan penerbangan haji. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 2027.
Pembentukan task force tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Rapat turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Glenny H. Kairupan.
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan optimalisasi penerbangan haji menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih produktif. Selain itu, langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia serta memperkuat industri penerbangan nasional.
Menurut Dahnil, Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong. Karena itu, pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah konkret agar penerbangan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia telah memperoleh izin dari otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA). Izin tersebut memungkinkan maskapai Indonesia mengangkut penumpang pada rute kembali dari Arab Saudi menuju Indonesia.
Salah satu fokus yang dibahas dalam rapat adalah optimalisasi empty flight atau penerbangan kosong setelah mengantar jemaah haji ke Arab Saudi. Ke depan, kapasitas penerbangan tersebut direncanakan dimanfaatkan untuk membawa wisatawan dari Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah ke berbagai destinasi unggulan di Indonesia.
Dahnil menegaskan langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi haji yang lebih kuat. Menurutnya, aktivitas haji dan umrah yang melibatkan jutaan warga Indonesia setiap tahun perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi bangsa.
“Setiap tahun sekitar 3,2 juta warga Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah dengan nilai ekonomi yang sangat besar. Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa, tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Dahnil, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, ekonomi, logistik, dan industri penerbangan nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat promosi destinasi wisata Indonesia di pasar Arab Saudi dan Timur Tengah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui kampanye digital, business matching, serta berbagai program pemasaran terpadu.
“Potensi wisatawan Timur Tengah sangat besar. Dengan adanya penerbangan langsung yang tersedia, kami akan mengoptimalkan promosi dan pemasaran agar lebih banyak wisatawan berkunjung ke Indonesia,” katanya.
Selain mendukung pengembangan sektor pariwisata, program pemanfaatan penerbangan haji juga diharapkan memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional. Garuda dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung layanan penerbangan haji dan umrah sekaligus pengembangan konektivitas internasional.
Task force yang telah dibentuk akan segera menyusun langkah teknis, skema operasional, dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Program tersebut ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan haji mendatang dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekosistem ekonomi haji Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....