RRI.CO.ID, Medan — Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Zulkifli Sitorus, menerima kunjungan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Haji dan Umrah, serta BPJS Kesehatan di Asrama Haji Medan, Kamis, 7 Mei 2026. Kunjungan ini membahas penguatan layanan kesehatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Pertemuan di Gedung Raudhah Asrama Haji Medan itu difokuskan pada kesiapan pelayanan kesehatan jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, hingga kepulangan dari Arab Saudi. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, mengatakan pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan haji, khususnya pada aspek kesehatan jemaah haji.

Menurutnya, evaluasi beberapa tahun terakhir menunjukkan kesehatan menjadi faktor penting dalam kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kesehatan saat ini menjadi prioritas utama.

"Karena itu pemerintah terus melakukan penyempurnaan kebijakan agar kondisi kesehatan jemaah haji dapat dipantau sejak sebelum keberangkatan, hingga selama berada di Arab Saudi,” ujarnya.

Warsito menjelaskan pemerintah juga memperkuat integrasi data kesehatan jemaah haji melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini dilakukan agar riwayat kesehatan jemaah haji dapat diketahui dengan cepat oleh petugas kesehatan, termasuk rumah sakit di Arab Saudi.

Selain itu, Warsito menekankan pentingnya kepesertaan aktif JKN bagi jemaah haji dan umrah sebagai bentuk perlindungan kesehatan sebelum keberangkatan. Menurutnya, kesehatan jemaah haji menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kementerian Haji dan Umrah, Muhamad Syarif, menyebut pelayanan haji saat ini tidak hanya berfokus pada administrasi keberangkatan. Pelayanan juga diarahkan pada kesiapan fisik dan kesehatan jemaah haji secara menyeluruh.

“Penyelenggaraan haji harus memastikan jemaah haji benar-benar siap berangkat, baik dari sisi administrasi maupun kesehatan. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan,” katanya.

Deputi Direksi Perluasan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, mengatakan BPJS Kesehatan mendukung implementasi Program JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai pelayanan kesehatan jemaah haji harus berjalan berkelanjutan sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Sitorus menegaskan kesehatan menjadi aspek utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengatakan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kesehatan jemaah haji kini mulai meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya.

“Sekarang masyarakat sudah mulai memahami bahwa kesehatan adalah bagian penting dalam ibadah haji. Karena perjalanan haji itu panjang, melelahkan, dan mayoritas jemaah haji berusia di atas 50 tahun,” ujarnya.

Zulkifli juga mengungkapkan salah satu tantangan yang sering ditemukan di embarkasi Medan adalah kelelahan jemaah haji akibat perjalanan darat panjang sebelum tiba di asrama haji. Kondisi tersebut kerap memicu gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi meski sebelumnya dinyatakan layak terbang.

Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah memberangkatkan jemaah haji lebih awal agar memiliki waktu istirahat sebelum menjalani proses embarkasi. Ia menambahkan perhatian terhadap kesehatan jemaah haji kini semakin kuat demi keselamatan dan kelancaran ibadah di Tanah Suci.