APBD Perubahan 2026 Tembus Rp. 7.7 T, Pemko Fokuskan Terhadap 6 Prioritas Pembangunan

RRI.CO.ID, Medan - Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati arah kebijakan anggaran melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan lebih dari Rp7,1 triliun, sementara belanja daerah mencapai lebih dari Rp7,7 triliun dengan pembiayaan neto lebih dari Rp592,2 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan, mulai dari infrastruktur, penguatan ekonomi dan sumber daya manusia hingga tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui pengembangan Medan Satu Data.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, pimpinan perangkat daerah serta para camat.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan penandatanganan KUA-PPAS tidak hanya menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi dasar untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.

"Penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS ini bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan sebuah pijakan strategis dalam merespon dinamika pembangunan daerah serta menyelaraskan aspirasi masyarakat Kota Medan secara lebih nyata dan akuntabel," kata Rico.

Rico juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD Kota Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadap perubahan KUA-PPAS.

"Upaya ini menunjukkan semangat yang nyata dalam mewujudkan anggaran yang aspiratif, efektif, realistis sekaligus rasional," ujarnya.

Pada Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah menetapkan enam arah pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup pembangunan Kota Medan yang berbudaya, maju, tertib, aman dan nyaman; pemerataan pembangunan infrastruktur serta penataan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan; serta penguatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penguatan jaminan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

"Keenam prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi Kota Medan tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, namun juga pada pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan daya tahan sosial ekonomi masyarakat," kata Rico.

Dalam rapat yang sama, Pemko Medan juga menyampaikan postur rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp6,9 triliun, belanja daerah lebih dari Rp7,1 triliun, sedangkan pembiayaan neto diproyeksikan mencapai lebih dari Rp175 miliar.

Rico mengatakan pendapatan daerah akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, sementara belanja diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur serta penguatan program sosial dan ekonomi.

"Pendapatan daerah yang direncanakan dengan cermat ini diharapkan mampu mendorong terlaksanaanya program-program prioritas. Sedangkan belanja daerah diarahkan secara efisien dan tepat sasaran terutama pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan program sosial ekonomi," ucap Rico.

Untuk pembangunan 2027, pemerintah daerah akan menjaga kesinambungan program dengan capaian pembangunan tahun sebelumnya. Di saat yang sama, pemerintah akan memperkuat indikator makro daerah agar target pertengahan periode RPJMD dapat tercapai, serta mempercepat sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan yang terukur, realistis dan berorientasi pada hasil.

"Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, berkolaborasi lintas sektor dan selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.