RRI.CO.ID, Medan – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 Juni 2026 tetap terjaga. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut, Rudy Rahmaddi, menyampaikan pendapatan dan hibah mencapai Rp18,96 triliun atau 45,51 persen dari target.

Rudy menyampaikan belanja negara di Sumut terealisasi sebesar Rp35,94 triliun atau 52,56 persen dari pagu. Capaian tersebut tumbuh 23,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp10,68 triliun atau 39,05 persen dari pagu. Anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta program perlindungan sosial.

Belanja modal terealisasi Rp1,29 triliun atau tumbuh 392,89 persen dibandingkan Juni 2025. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis, konektivitas, pendidikan, sumber daya air, dan rehabilitasi pascabencana di Sumut.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah mencapai Rp25,27 triliun atau 61,56 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp17,61 triliun, termasuk tambahan anggaran untuk pemulihan pascabencana.

"Pemerintah pusat terus mengoptimalkan APBN untuk mendukung pemulihan pascabencana dan menjaga stabilitas ekonomi di Sumut," ujar Rudy, Selasa 4 Agustus 2026.

Selain mendukung pembangunan, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial senilai Rp1,77 triliun kepada 2,65 juta penerima manfaat. Bantuan tersebut mencakup Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Sosial Tunai.

Pemerintah juga memperkuat pembiayaan pelaku usaha melalui Program Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan Ultra Mikro. Hingga Juni 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp8,44 triliun kepada 128.552 debitur, sedangkan Ultra Mikro mencapai Rp497,48 miliar kepada 73.494 debitur.

Di sisi penerimaan, penerimaan pajak di Sumut mencapai Rp15,25 triliun atau 42,31 persen dari target tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencapai Rp2,32 triliun, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp1,39 triliun.

Menurut Rudy, capaian tersebut menunjukkan APBN terus berperan mendukung pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah. Ia menegaskan sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan akan terus diperkuat agar manfaat APBN semakin dirasakan masyarakat Sumut.