OJK Susun Roadmap IAKD 2026–2031 Perkuat Industri Digital

RRI.CO.ID, Medan - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Roadmap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) 2026–2031. Penyusunan roadmap itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.

Adi menjelaskan roadmap tersebut disusun untuk membangun arah pengembangan industri keuangan digital yang visioner, adaptif, dan mampu menjawab dinamika teknologi. Roadmap itu juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan.

"Kita berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem IAKD Indonesia yang berdaulat, berintegritas, adaptif, dan terjangkau," ujar Adi.

Menurut Adi, roadmap tersebut dibangun berdasarkan empat prinsip utama, yaitu keterjangkauan, integritas, kelincahan, dan kedaulatan sebagai fondasi pengembangan industri. Ia berharap kebijakan yang disusun mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang semakin inovatif, kompetitif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat fondasi sektor keuangan digital nasional. Regulasi tersebut juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara percepatan inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan pelindungan masyarakat.

"Legislasi ini dimaksudkan untuk membangun arsitektur ekosistem keuangan yang tangguh," ucap Sari.

Melalui simposium tersebut, OJK menghimpun masukan dari regulator, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk penyusunan Roadmap IAKD 2026–2031. Pembahasan mencakup pengembangan tokenisasi aset, stablecoin, keamanan siber, perpajakan aset digital, transaksi Over-the-Counter (OTC), serta Single Investor Identifier (SID).