Harga Daging Ayam Tembus Rp50 Ribu per Kg, Dipicu Kenaikan Permintaan

RRI.CO.ID, Medan - Pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai harga daging ayam di sejumlah daerah di Sumut hingga kini masih bertahan di level tinggi dan berpeluang sulit turun dalam waktu dekat, terutama selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

“Data yang saya kumpulkan menunjukkan pasokan daging ayam turun di pekan pertama Ramadan, sehingga harga masih sulit untuk turun dalam waktu dekat,” ujar Gunawan, Selasa, 24 Februari 2026.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga daging ayam terendah tercatat di kisaran Rp42.000 per kilogram, masing-masing di Pasar Beringin Gunungsitoli dan Pasar Dwikora Pematang Siantar. Sementara itu, harga tertinggi mencapai Rp51.500 per kilogram di Pasar Aek Habil Sibolga.

Adapun di Medan, harga daging ayam tertinggi tercatat di kawasan Brayan dengan kisaran Rp46.500 per kilogram.

Gunawan menjelaskan, pasokan daging ayam sempat meningkat sekitar 10 persen pada sepekan menjelang Ramadan. Namun memasuki pekan pertama Ramadan, pasokan justru turun sekitar 9 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Setelah itu, pasokan relatif stabil hingga mendekati Idulfitri.

Kondisi tersebut membuat ruang penurunan harga menjadi terbatas. Menurutnya, meski peternak dapat didorong menambah pasokan ayam hidup, upaya tersebut terkendala oleh tingginya biaya produksi.

Harga pakan ternak, yang tercermin dari harga jagung, hingga kini masih berada di atas Rp6.100 per kilogram. Selain itu, permintaan daging ayam juga cenderung meningkat, baik untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun konsumsi pada hari besar keagamaan.

Gunawan menilai, mahalnya harga daging ayam perlu ditelusuri dari sisi kenaikan permintaan serta pembentukan Harga Pokok Produksi (HPP). Faktor HPP sangat dipengaruhi oleh harga pakan, obat-obatan, pakan impor, fluktuasi nilai tukar Rupiah, hingga kapasitas produksi ayam indukan atau Grand Parent Stock (GPS).

“Kenaikan harga daging ayam ini tidak bisa dibebankan hanya kepada produsen. Negara perlu hadir karena persoalan ini berkaitan dengan rantai pasok pakan, tata niaga, dan fluktuasi Rupiah,” ujarnya.