RRI.CO.ID, Medan - Pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai laju inflasi tahunan Sumut pada Januari 2026 yang tercatat 3,81 persen masih menyisakan persoalan serius di sejumlah daerah, terutama wilayah dengan inflasi di atas rata-rata provinsi.

“Beberapa kota di Sumut mencatat inflasi jauh di atas rata-rata, seperti Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga, hingga Gunung Sitoli. Kondisi ini tidak bisa dianggap normal dan perlu perhatian khusus,” kata Gunawan, Selasa, 24 Februari 2026.

Ia menjelaskan, Pematang Siantar mencatat inflasi tahunan sebesar 4,7 persen, Padang Sidempuan 4,99 persen, Sibolga 5,28 persen, dan Gunung Sitoli bahkan mencapai 8,68 persen. Menurutnya, inflasi tinggi di wilayah kepulauan seperti Sibolga dan Gunung Sitoli masih dapat dimaklumi karena faktor distribusi. Namun, kondisi berbeda terjadi di Pematang Siantar.

Gunawan menyoroti tingginya harga cabai merah di Pematang Siantar yang justru lebih mahal dibandingkan Medan, meskipun kota tersebut berdekatan dengan sentra produksi cabai di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah di Medan tercatat Rp32.900 per kilogram, sementara di Pematang Siantar mencapai Rp39.500 per kilogram.

“Ini menunjukkan adanya persoalan tata niaga. Kedekatan dengan sumber produksi tidak otomatis membuat harga lebih murah jika rantai distribusinya tidak efisien,” ujarnya.

Ia menambahkan, masalah serupa juga terjadi pada komoditas ikan segar, daging ayam, hingga daging sapi. Pasokan ikan yang berasal dari pantai barat dan timur Sumut dinilai belum memberi keuntungan harga bagi Pematang Siantar akibat belum optimalnya sistem rantai pasok.

Gunawan menekankan pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memetakan anomali harga di setiap wilayah. Menurutnya, kebijakan stabilisasi harga harus berbasis data distribusi dan daya saing antarwilayah, bukan sekadar operasi pasar.

“TPID harus bisa mengarahkan distribusi agar pasokan tidak justru mengalir ke wilayah lain yang menawarkan harga lebih menarik,” katanya.

Ia mencontohkan Jakarta dan Singapura sebagai daerah yang mampu menjaga stabilitas harga meski minim sumber daya alam. Menurutnya, kunci pengendalian inflasi terletak pada tata kelola distribusi, efisiensi logistik, dan kebijakan daerah yang responsif.

“Di momentum belanja seperti sekarang, kenaikan harga sedikit saja bisa menekan daya beli masyarakat dan mendorong kerentanan kemiskinan. Karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” ucapnya.