RRI.CO.ID, Medan - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa ketahanan stok BBM jenis Solar di wilayah Sumatera Utara saat ini berada dalam posisi yang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak Pertamina telah mengimplementasikan sistem pendaftaran subsidi tepat melalui QR Code guna memperketat pengawasan dan meminimalisir potensi penyimpangan di setiap SPBU. Hal ini dikatakan Rafly Masyal Donta (Officer Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut) saat menjadi narasumber Dialog Aspirasi Sumut di Programa 1 LPP RRI Medan, FM 94,3 MHz. Selasa (12/5/2026)pagi.
Lebih lanjut Rafly mengatakan bahwa penyaluran solar subsidi ini dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas, sehingga Pertamina harus menjaga agar penyaluran tersebut tidak melebihi batas yang ditentukan hingga akhir tahun. Rafly menjelaskan bahwa fenomena antrean yang sesekali terjadi bukan disebabkan oleh ketiadaan stok, melainkan adanya peningkatan volume kendaraan logistik dan sektor industri yang mencoba memanfaatkan celah subsidi. Pertamina terus menjalin koordinasi intensif dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan penindakan tegas terhadap oknum SPBU maupun oknum masyarakat yang terbukti melakukan praktik pelangsiran atau penimbunan BBM bersubsidi.
Sedangkan Dr. Drs. H. Aripay Tambunan, M.M. (Anggota Komisi B DPRD Sumut) yang juga menjadi narasumber Dialog Aspirasi Sumut mengatakan bahwa DPRD Sumatera Utara melalui Komisi B memberikan perhatian serius terhadap laporan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan solar subsidi di beberapa lintas utama transportasi.
Aripay Tambunan menyatakan bahwa pemerintah provinsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi agar alokasi solar benar-benar menyasar sektor transportasi publik dan UMKM, bukan justru terserap oleh kendaraan perusahaan besar.
Ia menilai bahwa pengawasan di lapangan masih memiliki banyak celah yang dimanfaatkan oleh spekulan untuk mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan masyarakat. Pihak legislatif mendorong pembentukan satgas khusus yang melibatkan berbagai unsur daerah untuk memantau pergerakan stok dari depo hingga ke tangki kendaraan konsumen akhir. Selain itu, beliau menekankan pentingnya edukasi kepada pelaku usaha agar memiliki kesadaran moral untuk tidak menggunakan BBM yang menjadi hak masyarakat kurang mampu.
Diakhir dialog Aripay mengatakan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar stabilitas ekonomi di Sumatera Utara tidak terganggu oleh persoalan distribusi energi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....