RRI.CO.ID, Tanjungbalai - Komite mahasiswa pemuda aktivis Kota (KOMPAK) Tanjungbalai, mendesak Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim agar segera mengevaluasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tanjungbalai Pahala Zulfikar.

Hal tersebut disampaikan ketua KOMPAK Ramadan terkait kegiatan razia penyakit masyarakat (Pekat), diduga hanya seremonial namun tidak ada tindakan tegas bagi Tempat Hiburan Malam (THM) maupun penginapan yang sering terjaring razia. Baik diamankannya anak di bawah umur, pasangan yang bukan suami istri maupun yang positif menggunakan narkoba.

“Seharusnya Kasatpol PP tindak tegas terhadap THM dan penginapan dengan mencabut izin operasionalnya, jangan hanya kegiatan seremonial saja agar terlihat bahwa Satpol PP benar-benar menjalankan aturan walikota,” ujar Ramadan.

Ramadan juga mengatakan, masyarakat yang terjaring razia Pekat dan dibawa ke kantor Satpol PP hanya di data tanpa ada tindakan tegas atau sanksi sosial.

“Saya mendapatkan informasi, masyarakat yang terjaring razia terkadang entah siapa yang menjemput dan mengaku-ngaku sebagai keluarga sehingga bisa langsung pulang tanpa adanya sanksi sosial,” ucapnya.

Ramadan menegaskan, jika razia pekat dilakukan tanpa menghasilkan efek jera dan penerapan sanksi tegas, maka kegiatan tersebut hanya pemborosan anggaran di situasi efisiensi saat ini.

“Maka dari itu, kami mendesak Walikota Tanjungbalai agar mengevaluasi Kasatpol PP Tanjungbalai. Dari pada anggarannya dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, lebih bagus digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum.” ujarnya.

Sementara, Kasatpol PP Tanjungbalai, Pahala Zulfikar saat dikonfirmasi via pesan Whatsapp belum memberikan respon.