RRI.CO.ID, Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong percepatan pembangunan desa menyusul masih tingginya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Rabu, 8 April 2026.

Berdasarkan data status desa sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Kepmendes RI) Nomor 343 Tahun 2025. Tercatat sebanyak 707 desa berstatus tertinggal dan 521 desa sangat tertinggal di Sumatera Utara.

Kabupaten Nias Selatan menjadi daerah dengan jumlah desa sangat tertinggal terbanyak, yakni mencapai 331 desa. Sementara itu, Kabupaten Mandailing Natal tercatat memiliki desa tertinggal terbanyak dengan total 117 desa.

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditangani melalui berbagai program percepatan pembangunan. Pemerintah pun menargetkan peningkatan status desa melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara (PMD Dukcapil Provsu), Parlindungan Pane, menegaskan pentingnya penguatan desa agar tidak mengalami penurunan populasi seperti di sejumlah negara maju.

“Kita berasal dari desa, jangan sampai negara kita seperti Jepang dan Korea, karena tidak mementingkan desa sehingga desa di sana sudah tidak ada lagi. Orang-orang tua yang tinggal di desa, generasi penerusnya tidak mau kembali, sehingga desa menjadi sunyi dan rumah-rumah dijual murah," ujarnya.

Parlindungan menambahkan, berbagai langkah telah dilakukan untuk memperkuat desa, mulai dari pembinaan desa sadar HAM, monitoring indeks desa, hingga kolaborasi dengan kementerian serta pemerintah kabupaten/kota. Pendampingan juga diberikan guna membantu desa dalam pelaporan data indeks desa.

Sementara, Analis Ahli Madya Dinas PMD Dukcapil Provsu, Ahmad Rasyid Ritonga, menekankan pentingnya menjaga desa sebagai sumber kehidupan dan ketahanan nasional.

“Jangan sampai desa-desa kita ini ditinggalkan seperti negara-negara lain di Jepang, Korea Selatan, di Eropa. Karena desa merupakan sumber, lumbung pangan dan kearifan lokal yang harus dijaga,” katanya.

Rasyid menambahkan, optimalisasi bantuan serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan. Dengan upaya tersebut, desa-desa di Sumatera Utara diharapkan mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.