RRI.CO.ID, Medan- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus berjalan dengan pengawasan ketat terhadap keamanan, higienitas, dan kualitas makanan hingga ke penerima manfaat. Petugas di dapur MBG memastikan bahwa semua proses, mulai dari persiapan hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa SOP dijalankan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat.

RRI Medan mengupas tuntas dalam acara Dialog Aspirasi Sumut di Programa 1 FM 94.3 MHz, Sabtu, 14 Februari, dengan topik Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG). Penekanan pada pentingnya program ini untuk generasi masa depan, menghadirkan narasumber Agung Kurniawan, selaku Koordinator Regional BGN Sumut.

“ Program MBG ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah kekurangan gizi, stunting, dan malnutrisi. Pengawasan yang ketat ini melibatkan beberapa tahap antara lain petugas memeriksa kualitas dan kesegaran bahan baku sebelum digunakan, makanan diolah dengan peralatan yang higienis dan sesuai dengan resep yang telah ditentukan, makanan disajikan dalam kondisi bersih dan sesuai dengan porsi yang ditentukan, dan makanan didistribusikan tepat waktu dan dalam kondisi yang aman, “ ucap Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan tanpa aturan teknis yang jelas, distribusi makanan berisiko mengalami kendala logistik, penurunan kualitas gizi, hingga masalah higienitas. Berbicara mengenai pemetaan wilayah di Sumatera Utara. Fokus pada bagaimana menjangkau sekolah-sekolah di pelosok desa yang akses transportasinya berbeda jauh dengan Kota Medan.

Sedangkan untuk teknis distribusi & dapur umum, Agung memberikan penjelasan mengenai titik-titik penyediaan makanan (Dapur Satuan) memastikan bahan baku diambil dari petani/peternak lokal untuk menggerakkan ekonomi daerah. Bukan hanya sekadar memberi makan gratis, tetapi juga ada pengawasan dan transparansi serta pihak sekolah juga orang tua murid bisa memantau apakah menu yang diberikan sudah sesuai dengan standar kalori dan gizi yang dijanjikan pemerintah.

“ Untuk interaksi dan asspirasi banyak menampung opini atau kekhawatiran masyarakat (melalui telepon atau pesan) terkait potensi penyalahgunaan anggaran atau keterlambatan pengiriman makanan di jam istirahat sekolah, “ ujar Agung.

Diakhir dialog Agung memberikan kesimpulan tentang komitmen pemerintah daerah Sumatera Utara dalam menyukseskan program MBG, penegasan bahwa SOP bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi. ( Kontributor penulis: Asyifah)