KBRN,Medan: Sebagai upaya penguatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan revitalisasi satuan pendidikan Kota Medan tahun 2025 di SMKN 7 Medan, Minggu (4/1/2026).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan program revitalisasi dan digitalisasi sekolah merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas.

“Revitalisasi dan digitalisasi sekolah menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan generasi unggul ke depan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk mendukung revitalisasi serta pembangunan unit sekolah baru pada lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Khusus di Sumatera Utara, bantuan revitalisasi diberikan kepada 897 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp852 miliar.

“Progresnya saat ini sekitar 39 persen sekolah telah selesai 100 persen, sementara sisanya masih dalam proses dan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026,” katanya.

Selain revitalisasi fisik, program digitalisasi pembelajaran juga dilakukan melalui penyaluran lebih dari 17 ribu panel interaktif digital ke sekolah-sekolah di Sumatera Utara. Sementara di Kota Medan, revitalisasi dilaksanakan pada 48 satuan pendidikan dengan nilai pembangunan mencapai Rp47,4 miliar, dengan tingkat penyelesaian mencapai 44 persen.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berbagai program pendidikan yang telah dirasakan manfaatnya di daerah. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan.

“Program-program dari pemerintah pusat, khususnya di bidang pendidikan, menjadi salah satu prioritas kami di Sumatera Utara,” kata Bobby.

Bobby juga mengungkapkan, tercatat lebih dari 50 sekolah tingkat SMA dan SMK di 18 kabupaten dan kota mengalami dampak bencana. Meski demikian, pemerintah provinsi memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Kami menyatakan siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada awal semester genap, meskipun ada daerah terdampak bencana. Dari lebih 50 sekolah, hanya dua yang masih mengalami kendala serius,” ujarnya.

(Raihan Putri)